Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua Digelar di IPDN, Wamendagri Pastikan Fasilitas Siap

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya hari ini, Kamis (19/6/2025) meninjau kesiapan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua yang akan digelar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 22 hingga 26 Juni 2025.

Dalam kesempatan itu, dia memastikan seluruh fasilitas untuk retret kepala daerah, termasuk akomodasi dan ruang kelas, telah siap digunakan untuk 87 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Saya sudah mencoba menginap di sini, mencoba nginap di barak praja, dan rasanya tak perlu AC ya, perlunya selimut. Tak mungkin pakai AC, itu dingin sekali. Jadi cukup apa adanya, seperti itu," kaya Bima seperti dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, seluruh fasilitas ruang kelas sudah disiapkan, namun penyesuaian akan dilakukan jika ada peserta yang mengalami kendala dalam mengakses lokasi tertentu.

“Kalau ternyata ada kendala bagi kepala daerah tertentu, kami pasti akan menyesuaikan dan menggeser ke lokasi lain yang lebih nyaman," jelas dia.

Bima menyampaikan, retret ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6/2025), dengan kehadiran sejumlah Menteri Koordinator dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, sebagaimana pada retret gelombang pertama di Magelang.

"Dan retret gelombang kedua ini akan selesai pada hari Kamis (26/6) sore atau malam karena hari Jumat adalah libur nasional," kata dia.

Ia menjelaskan, materi retret gelombang kedua tidak jauh berbeda dengan materi pada retret kepala daerah gelombang pertama yang digelar 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Penambahan-penambahan akan disampaikan sesuai dengan perkembangan yang terbaru terkait dengan program prioritas. Tentu ada hal-hal yang penting untuk dievaluasi terkait dengan program prioritas," ujar Bima.

Menurutnya, salah satu materi utama dalam retret ini adalah mengenai hak dan kewajiban kepala daerah dalam menjalankan tugas.

"Selain itu, juga penekanan kembali kepada aturan, kewajiban dan hak bagi kepala daerah. Jangan sampai ada kepala daerah yang tidak paham atas hak dan kewajiban mereka," ujarnya.