BPOM Ungkap Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar membeberkan penyebab peristiwa keracunan pada makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Ikrar menyebut, sejauh ini sudah ada 17 kejadian keracunan di 10 provinsi per 6 Januari hingga 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," kata Taruna dalam rapat di Komisi IX, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ikrar menjelaskan, penyebab pertama keracunan MBG karena adanya kontaminasi awal bahan pangan. Menurutnya, ada sumber kontaminasi pada bahan mentah atau saat pengolahan.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin. Dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," tuturnya.

Penyebab kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Kondisi ini dipengaruhi dari suhu, kondisi makanan, dan proses pengolahan.

"Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat dan lambat distribusikan, sehingga menimbulkan kejadian luar biasa atau poisoning pada anak-anak kita," kata Kepala BPOM.

Penyebab selanjutnya karena kegagalan pengendalian keamanan pangan yang berhubungan dengan higienitas dan sanitasi.

"Nah, ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki," jelas Ikrar.

"Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," pungkasnya.

Jumlah keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, kini mencapai 214 orang. "Terakhir dari 210, ada penambahan menjadi 214 orang," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Senin (13/5/2025).

Dedie mengungkapkan penambahan kasus keracunan ini setelah Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 8 Mei 2025.

Status ini sebagai langkah cepat penanganan dan jaminan pembiayaan medis korban di rumah sakit ditanggung APBD dari sumber anggaran biaya tidak terduga (BTT).

"Jadi memang sebelumnya ada keraguan (korban), karena ada yang tidak punya BPJS dan asuransi, jika dibawa ke rumah sakit siapa yang membiayai. Makanya ditetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan, berobat ke rumah sakit," kata Dedie.

Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat 12 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun demikian, kondisinya sudah berangsur pulih.

"Terakhir saya nengok hari Sabtu kondisinya sudah membaik. Sebagian keluhannya sama, badan masih lemas, mual, dan pusing," imbuhnya.

Berdasarkan pemeriksaan Labkesda Kota Bogor terhadap sampel sisa makanan mulai dari nasi, tumis toge dan tahu serta telur ceplok saus barbeque bahwa ditemukan bakteri EColi dan Salmonella.

"Dari sampel telur ceplok saus barbeque ada kandungan bakteri E Coli, sedangkan bakteri Salmonella ada di tumis toge dan tahu," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil sampel lainnya seperti air minum dan muntahan siswa yang kena gejala keracunan MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bosowa Bina Insani itu.

Berdasarkan kesimpulan sementara bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E Coli dan Salmonella oleh SPPG tersebut.

Menindaklanjuti temuan ini, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan terhadap penyediaan MBG di setiap SPPG. Hal ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Jangan kemudian dianggap sepele. Ini betul-betul sesuatu kejadian serius, karena menyangkut masa depan anak-anak bangsa," ujar Dedie.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak menampik adanya kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG) di beberapa daerah. Namun, ia mengklaim jumlahnya hanya sebagian kecil.

Meskipun begitu, ia bertekad agar program utama Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan tanpa adanya insiden keracunan lagi, alias zero accident.

"Kita sedang bekerja keras agar zero accident. Walaupun kemarin kan 0,00 sekian (persen). Dari 3,4 juta (ada) 4 kasus yang keracunan. Ini akan lebih diperhatikan, sehingga target zero accident," ujar Menko Zulhas di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis baru berjalan sekitar enam bulan. Sehingga pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola. "Tentu kalau melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus menerus memang disempurnakan. Personelnya, organisasinya, sistemnya," kata Zulhas.

Selain itu, pemerintah juga beritikad untuk melakukan percepatan. Dari target 82,9 juta penerima manfaat, saat ini baru tersalurkan untuk 3,4 juta penerima manfaat. "Ini perlu ada akselerasi/percepatan," tegasnya.

Menurut Zulhas, seluruh poin-poinnya tersebut saling terkait dan harus diperbaiki. Mulai dari target nihil kecelakaan akibat keracunan, penyempurnaan tata kelola, hingga tembus target penerima manfaat.

Misi ini, kata Zulhas, perlu dituntaskan guna menyukseskan program utama milik Presiden Prabowo tersebut. Utamanya soal perluasan penerima manfaat, lantaran pemerintah tidak ingin menimbulkan kecemburuan akibatnya.

"Karena Bapak Presiden (menganggap) ini kan program utama ya. Karena kalau satu sudah makan, yang sebelahnya belum, itu tuh kan bertanya," kata Zulhas.

"Apalagi kalau daerah-daerah tertentu seperti daerah 3T. Kalau satu dapat yang lain dapat, dia merasa, kok kami dibedakan. Itu bapak Presiden berat sekali. Oleh karena itu perlu ada percepatan pengguna manfaat," dia menekankan.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com