Masalah Aceh Tak Akan Dibawa ke PBB

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah tak berencana menginternasionalisasikan masalah Aceh dengan membawa kemelut ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Sejak awal pemerintah Indonesia menegaskan masalah Aceh adalah masalah dalam negeri yang kita sedang mencoba selesaikan sesuai dengan kepentingan untuk mempertahankan wilayah dan menjaga masyarakat Indonesia dari gangguan Gerakan Aceh Merdeka," kata Marty di Jakarta, Ahad (1/6). Marty menambahkan, dunia internasional juga mengakui masalah Aceh adalah masalah dalam negeri. Sedangkan bantuan dari lembaga kemanusiaan harus disampaikan melalui Palang Merah Indonesia atau lewat pemerintah.

Keterangan ini bertolak belakang dengan statemen Wakil Presiden Hamzah Haz, pekan silam. Hamzah mengecam sikap pemerintah Swedia yang tak mau menahan Hassan Tiro, Zaini Abdullah, dan Malik Mahmud yang diduga mendalangi terorisme di Indonesia. "Jika upaya diplomasi gagal, Indonesia akan membawa kasus Hasan Tiro ke PBB," kata Wapres.

Usulan pemutusan hubungan diplomatik dengan Swedia juga mengundang reaksi beragam. Ternyata tak semua anggota DPR satu kata soal pemutusan hubungan diplomatik dengan Swedia. Bandingkan dengan penerapan Darurat Militer yang mendapat sokongan penuh dari para politisi Senayan. Ketua DPR Akbar Tandjung termasuk yang sependapat dengan ide pemutusan hubungan dengan Swedia. "Kalau seandainya masing-masing pihak tidak saling menghormati, saya kira wajar kita mengambil langkah-langkah diplomatik untuk dapat mengatasi masalah Aceh," kata Akbar, kemarin. Keputusan itu baru diambil jika upaya pemerintah menekan pemerintah Swedia untuk menyerahkan Hassan Tiro Cs tidak digubris Stockholm. Padahal, dedengkot Gerakan Aceh Merdeka itu disebut pemerintah RI terlibat terorisme di Indonesia.

Sebaliknya Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Roy B.B. Janis justru berharap pemerintah tidak buru-buru memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. " Perhitungannya nggak sesederhana itu," kata Roy. Pasalnya, negara Eropa mempunyai komunitas tersendiri yakni Uni Eropa dan sudah memiliki standar demokrasi yang lebih lama dan baku. "Jadi harus dilihat bagaimana hukum yang berlaku secara universal diterapkan," ujar Roy. Dia juga menolak usulan boikot produk Swedia, seperti mengandangkan mobil merek Volvo yang dipakai para pejabat negara [baca: Amien Rais: Hubungan dengan Swedia Harus Diputus].

Hubungan Indonesia dan Swedia retak lantaran Stockholm menolak menindak Hassan Tiro dan kawan-kawan yang memang berkewarganegaraan Swedia. Pemerintah Swedia beralasan tidak memiliki bukti keterlibatan para petinggi GAM itu dalam perkara kriminal sehingga tak bisa menindak mereka [baca: Hubungan Diplomatik dengan Swedia Meregang].(TNA/Tim Liputan 6 SCTV)