Korban Dugaan Pelecehan Rektor Universitas Pancasila Ajukan Permohonan Perlindungan LPSK

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara korban dugaan pelecehan oknum rektor Universitas Pancasila mengajukan permohonan jaminan perlindungan.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu. Dia mengatakan, LPSK telah menerima permohonan perlindungan korban pelecehan yakni atas nama korban RZ.

"Sudah ada, baru siang ini permohonannya masuk dari 1 orang korban EZ," kata Edwin dalam keterangannya, Minggu (25/2/2024).

Terkait hal ini, Edwin memastikan menindaklanjuti permohonan tersebut. Dalam hal ini, LPSK segera melayangkan pemanggilan untuk meminta keterangan korban.

"Kami akan ambil keterangan dari korban, koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami kronologi, proses hukum dan kondisi korbannya," ujar dia.

Edwin lalu menguraikan hal-hal yang harus digali berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Edwin membeberkan setidaknya ada empat poin yang didalami ketika seseorang ingin mengajukan permohonan perlindungan.

"Berdasarkan undang kami harus dalami; pertama sifat penting keterangan, situasi ancaman yang dihadapi, kondisi medis/psikologis pemohon, terakhir rekam jejak pemohon," ujar dia.

Lebih lanjut, Edwin menerangkan, pihaknya membutuhkan waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk memproses pengajuan tersebut. Adapun, hitungannya sejak permohonan diterima oleh LPSK.

"Maksimal 30 hari," tandas Edwin.