Sukses

TKN Prabowo-Gibran Luruskan Pernyataan Pangkas Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis

Eddy Soeparno mengatakan, Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu. Dengan begitu, maka negara bisa menghemat APBN dan dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program lain.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meminta pernyataannya dalam wawancara dengan Bloomberg TV tentang pemangkasan subsidi BBM untuk program makan siang gratis diterjemahkan secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Eddy menegaskan, pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu.

Hal ini agar subsidi lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," ujar Eddy dalam siaran pers, Jumat (16/2/2024).

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Saya kan Pimpinan Komisi VII di DPR RI, jadi saya cukup paham dengan kebijakan energi nasional, termasuk masalah subsidi energi," katanya menambahkan.

Dia menjelaskan pernyataannya bahwa alokasi subsidi energi sebesar Rp500 triliun pada 2023 dan Rp350 triliun pada 2024 adalah untuk Pertalite dan LPG.

Dari jumlah itu, kata Eddy Soeparno, sebanyak 80 persen justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan juga industri.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Atur Penyaluran Subsidi Energi

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ucap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," sambung Sekjen PAN ini.

Eddy menyampaikan, dengan subsidi yang lebih tepat sasaran maka negara bisa menghemat APBN. Anggaran tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan program lain yang langsung berkaitan dengan kebutuhan rakyat.

3 dari 3 halaman

Calon Menteri Prabowo Harus Setuju Program Makan Siang Gratis

Sebelumnya, Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menekankan bahwa program makan siang gratis untuk anak-anak akan dijalankan apabila dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2024-2029.

Bahkan Prabowo menegaskan, siapapun yang ingin menjadi menteri dalam kabinetnya harus setuju dengan program makan siang gratis. Hal itu ia sampaikan saat kampanye akbar Prabowo-Gibran yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

"Saya katakan nanti siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang mau menjadi menteri saya, harus setuju anak-anak harus diberi makan siang. Kalau kau tidak setuju enggak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," ucap Prabowo dalam pidato politiknya saat kampanye akbar di GBK.

Menurut dia, pihak yang menyebut program makan siang gratis tidak penting adalah orang yang tak waras dan tidak cinta Tanah Air. Prabowo menjelaskan bahwa program makan siang gratis bertujuan agar anak-anak Indonesia pintar dan cerdas.

"Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Yang tidak setuju mungkin sebaiknya belajar lagi. Yang tidak setuju anak-anak Indonesia dikasih makan siang (gratis) kebangetan," ujarnya.

"Saya tidak ragu-ragu, Prabowo-Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia," sambung Prabowo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.