Sukses

Gubernur Kepri Ansar Ahmad Tepis Rumor Pulau Galang Jadi Penampungan Pengungsi Rohingya

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.

"Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Ansar di Tanjungpinang dilansir dari Antara, Selasa (2/1/2024).

Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya.

"Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ucap Ansar.

Ia mengatakan, penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat, tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Namun, kata dia, pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi menjadikan Pulau Galang sebagai lokasi penampungan warga Rohingya.

"Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar.

Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya.

Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi.

"Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," kata Ansar menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri.

"Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

170 Pengungsi Rohingya Tiba di Sumatera Utara Jelang Tahun Baru 2024, Pemkab Siap Tampung Sementara

Lebih dari 150 pengungsi Rohingya dilaporkan tiba di Sumatera Utara pada Sabtu malam (30/12). Kedatangan mereka telah diketahui oleh pejabat daerah setempat dan para pengungsi siap ditampung sementara.

Pejabat Langkat menyebut bersimpati terhadap para pengungsi Rohingya yang baru tiba. Ada juga anak-anak dalam rombongan tersebut. 

Menurut laporan VOA Indonesia, Senin (1/12/2024), perahu Rohingya mendarat di Desa Kwala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, pada Sabtu (30/12) pukul 23.00 WIB.

Pelaksana tugas Bupati Langkat, Syah Afandin, mengatakan rombongan etnis Rohingya itu terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Saat ini mereka di tempatkan sementara di lokasi yang tak jauh dari Desa Kwala Besar.

"Itu lebih kurang ada 170 orang di Desa Kwala Besar," katanya kepada VOA, Minggu (31/12).

Setelah pendaratan etnis Rohingya itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat akan melakukan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengambil kebijakan terkait penanganannya. Pasalnya pendaratan etnis Rohingya ini merupakan yang pertama kali terjadi di wilayah Langkat.

"Saya sudah mengutus staf saya untuk memantau itu. Selanjutnya kami akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda menyikapi ini sekaligus melapor kepada Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) terkait sikap kami. Tetapi secara kemanusiaan kami juga kasihan melihat mereka," ujar Afandin.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.