KSP Turun Tangan Cek TKP 4 Anak di Jagakarsa Tewas Usai Dikunci Ayah Kandungnya di Kamar 

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda menyebut, pihaknya bakal mengecek langsung TKP 4 anak yang tewas karena dikunci ayahnya di daerah Jakarta Selatan. Menurutnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu komitmen pemerintah.

"Dalam menyikapi banyaknya kasus yang terjadi di banyak daerah, Kantor Staf Presiden akan turun langsung bersama Kementerian/Lembaga (KPPPA, Polres), Pemda dan elemen Masyarakat. Adanya satgas PPA, RW Ramah Anak, dan Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)," kata Erlinda dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

"Direncanakan hari Kamis akan melakukan verlap ke beberapa TKP khususnya pada kasus meninggalnya 4 Anak secara tragis yang diduga akibat pembunuhan di daerah Jakarta Selatan," sambungnya.

Erlinda menyatakan, bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia terlihat pada salah satu program prioritas yaitu Kota atau Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui Perpres No 25.

Dia melanjutkan, KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana,menyeluruh, berkelanjutan yang secara simultan membangun SDM serta infrastuktur.

"Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA," kata Komisioner KPAI Periode 2014-2017 ini.

Erlinda menambahkan, tujuan kebijakan KLA b untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA.

"Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan," ucapnya.

Harapan Erlinda, peran media terlibat tidak hanya pada pemberitaan tindak pidananya saja. Namun, memberikan dukungan pada edukasi sosialisasi program pemerintah pusat/daerah dan program inisiasi masyarakat yang didukung oleh elemen masyarakat.