Sukses

HEADLINE: Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024, Capres-Cawapres Siap Bersaing Sehat?

Tiga pasangan capres-cawapres resmi menandatangani naskah deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Liputan6.com, Jakarta - Tiga pasangan capres-cawapres resmi menandatangani naskah deklarasi Pemilu Damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sebelum diteken, naskah deklarasi Pemilu Damai 2024 itu dibacakan terlebih dahulu. Pembacaan naskah dipimpin Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Pembacaan naskah deklarasi oleh Hasyim kemudian ikuti oleh tiga pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, serta diikuti juga oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Naskah itu berisi tiga poin yang mesti ditaati para peserta Pemilu 2024. Mulai dari pemilu yang diharapkan berjalan adil, damai, tanpa politik uang, hingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan undang-undang.

"Naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Peserta pemilu, satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang," kata Hasyim.

"Tiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut dia.

Sebelumnya, ketiga pasangan capres-cawapres telah terlebih dahulu meneken deklarasi kampanye damai, tertib, dan juga taat hukum peserta Pemilu 2024 oleh Bawaslu.

Penandatanganan deklarasi kampanye damai, tertib, dan juga taat hukum peserta Pemilu 2024 dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakkumdu).

Dengan ini, ketiga pasangan capres dan cawapres mendukung terselenggaranya pemilu yang penuh damai.

Bisakah Pemilu 2024 Berjalan Damai?

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan damai atau tidaknya pemilu dan kampanye sangat tergantung pada masalah kecurangan. Kalau kemudian ada penyelewengan, abuse of power, dan kekuasaan yang dipakai untuk menguntungkan salah satu paslon, maka kemudian muncul potensi pemilu tidak netral.

"Kita tetap khawatir soal netralitas, karena sistem pemilu kita perangkatnya itu belum betul-betul jalan sendiri. Peluang terjadinya kecurangan, tidak netral, pelanggaran ASN, tetap ada sepanjang kita belum punya aturan sistem yang sudah mandiri," kata Pangi kepada Liputan6.com, Selasa (28/11/2023).

"Misalnya saja dalam kotak suara kita masih manual, itu kan masih konvensional, jadi dimanapun masih terbuka peluang melakukan kecurangan dan manipulasi, karena memang kita belum terlalu kuat pada sistem pemilu."

Pangi menjelaskan, panas atau tidaknya pemilu 2024 benar-benar tergantung pada proses demokrasi dan kematangan sistem pemilunya.

"Sistem pemilu kita setel atau tidak, termasuk fitur-fitur pendukung demokrasi, fitur-fitur penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu, termasuk bagaimana pemilu yang betul-betul fair, equal, tidak partisan, yang betul-betul lapangan datar."

"Jadi damai atau tidak tergantung potensi diskrikminasi dan kecurangan. Konteks pemilu damai kan bukan siapa yang mau berdamai, tapi siapa yang tidak fair," ucapnya.

Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, dari segi isu, pemilu 2024 takkan sepanas 2019 karena tak berbasis isu agama.

Pilpres 2024, kata dia, isunya tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan politik dinasti yang dalam banyak tak terlampau diketahui oleh publik. Hanya kelompok atas saja yang paham isu itu.

"Tapi dari segi gesekan politik, pilpres 2024 potensial lebih panas dari 2019 karena menyangkut persaingan pecah kongsi antara Jokowi dan Megawati. Ini bukan sekedar pemilu, tapi juga menyangkut harga diri. Residunya bisa lama," kata Adi kepada Liputan6.com, Selasa (28/11/2023).

Ia mengatakan, potensi kecurangan juga cukup terbuka di Pilpres. Misalnya politik uang, penyelenggara pemilu yang tak netral, serta aparatur pemerintah yang bekerja untuk calon atau partai tertentu.

"Ini warning supaya penegak hukum netral dan tegak lurus pada konstitusi untuk tak miring-miring dan cawe-cawe dengan urusan politik elektoral yang partisan. Aparat harus netral. Itu harga mati demi demokrasi yang sehat," tambahnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan soal aspek netralitas, sebenarnya semua paslon punya ruang yang sama. Sebab, tiga paslon bagian dari pemerintahan Jokowi.

"Jabatan-jabatan yang dipegang oleh masing-masing partai juga memberi ruang kecurangan," kata Arifki kepada Liputan6.com, Selasa (28/11/2023).

Ia juga tak menutup peluang aparat bakal netral. Pertama, karena semua paslon didukung oleh partai pemerintah. Kedua, tentu ada rasa saling was-was jika ada kecurangan.

"Viral di media sosial itu cukup berbahaya bagi paslon saat ini. Jadi menurut saya tiga paslon masih saling jaga," ucapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Anies Singgung Netralitas Aparat, Berharap Pemilu Jujur dan Adil

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung soal netralitas aparat penegak hukum jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Menurut Anies, pemilu harus berjalan jujur dan adil.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat capres-cawapres peserta pilpres 2024 diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan komitmen penegakan hukum dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Tujuan utama dari proses ini semua (pemilu) bukan tentang siapa yang menang, tapi tentunya dihormati semua dan pemerintah yang nanti terbentuk adalah pemerintah yang disadari oleh semua bukan hasil karena proses yang ada curang, justru dengan hasil kejujuran," kata Anies Baswedan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Anies berharap dalam pelaksanaan pemilu 2024 ada keseriusan dari seluruh aparat penegak hukum. Lantas, Anies menyinggung soal beberapa oknum aparat penegak hukum yang tak jarang melanggar aturan.

"Kita semua yang berada di posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus, mungkin ada satu atau dua anak buah yang memilih belok, milih belok kanan atau kiri," kata Anies.

Menurut Anies, terkait hal ini pemimpin sebagai atasan punya peran penting untuk menegur anak buah yang melanggar dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Maka dari itu kami harapkan jika ada yang belok kanan atau kiri, segera diluruskan, segera ditegur, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus ke bawah, tanpa ada penyimpangan," tutur Anies.

Anies menjelaskan, pemimpin memiliki tugas yang lebih besar dari sekadar memberikan perintah. Anies menilai seorang pemimpin atau atasan punya kemampuan menjaga integritas dari atas ke bawah.

"Bukan sekadar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu sampai ke bawah. Integritas pemilu kita bukan dilihat dari pakta yang kita tanda tangani, tapi peristiwa di lapangan yang sesuai dengan pakta yang kita tanda tangani," ucap dia.

Lebih lanjut, Anies berharap di dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti semua aparat penegak hukum mampu menyelamatkan setiap suara para pemilih.

"Karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan masa depan negerinya," ucap dia.

Soal Pemilu Damai, Cak Imin: Perdamaian Akan Sia-Sia Kalau Ada yang Curang

Calon presiden dengan nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar melambaikan tangan saat tiba untuk menghadiri

Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta semua pihak menghormati seluruh prosedur agar kompetisi dalam Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan tercipta kedamaian.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara rapat koordinasi nasional sentra penegakan hukum terpadu (Rakornas Gakkumdu) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, serta para partai politik.

"Jadi ini yang paling penting dari pemilu ini, besok mulai kompetisi dalam bentuk kampanye, mari kita yakinkan masyarakat dengan gagasan program dan rencana-rencana penting," kata Cak Imin sebelum acara, Senin (27/11/2023).

Cak Imin berharap adanya Rakornas Gakkumdu ini bisa menjadi komitmen untuk terselenggaranya pemilu yang adil dan objektif.

"Tidak memihak, wasit yang jujur, sehingga pemilu bersih, pemilu adil, pemilu damai. Nah komitmen damai hari ini dilaksanakan oleh Bawaslu dan Gakkumdu agar semua peserta pemilu berkomitmen menyelenggarakan semua proses dengan damai," kata dia.

Sebab, Cak Imin memandang komitmen yang sekarang dinyatakan oleh semua pihak akan sia-sia bila, dalam gelaran pemilu nanti terdapat kecurangan yang dilakukan pelaksana, pengawas, maupun peserta Pemilu 2024.

"Tapi perdamaian itu akan sia-sia kalau ada yang curang, curang akan menghancurkan semua perdamaian. Apalagi kalau rakyat sudah marah, apalagi kalau ada resolusi gegara kecurangan, sangat berbahaya," kata dia.

"Kita tidak ingin memulai dari nol, karena itu Gakkumdu semua aparat semua penyelenggara, KPU terutama harus independen sekali ada kecurangan, rakyat marah, itu yang bahaya," tambah Cak Imin.

3 dari 4 halaman

Ganjar: Tugas Kami Laksanakan Komitmen Pemilu Damai

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen melaksanakan kampanye damai, tertib, dan taat hukum. Hal ini sesuai dengan isi deklarasi yang ditandatangani tiga pasangan calon presiden-wakil presiden dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jakarta, Senin.

"Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kami hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah ditandatangani," kata Ganjar seperti dilansir Antara.

Menurutnya, deklarasi yang telah dibacakan dan ditandatangani itu merupakan komitmen dari ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan.

Untuk itu, dia menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kesungguhan penyelenggara pemilu di Pilpres 2024.

"Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Mahfud: Kalau Ada Pelanggaran Harus Diselesaikan Menurut UU

<p>Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Mahfud MD saat menuju Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023) (Liputan6.com/Angga Yuniar)</p>

Senada dengan Ganjar, calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan penandatanganan deklarasi komitmen untuk menangani peraturan perundang-undangan dalam rangka pemilu yang tertib, demokratis, dan bermartabat.

"Bagi saya dan tentu bagi semua, penandatangan seperti itu sudah beratusan kali dilakukan di setiap pemilu, baik pemilu pusat maupun pilkada," ucap Mahfud.

Ia tak memungkiri masih banyak pelanggaran yang ditemukan. Untuk itu, dia menilai isi dari deklarasi tersebut merupakan komitmen moral dan niat baik.

"Tetapi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh siapa pun harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan," jelasnya.

4 dari 4 halaman

Prabowo: Rakyat Dambakan Pemilu Transparan dan Tanpa Kecurangan

Calon presiden (capres) nomor urut dua Prabowo Subianto meyakini, seluruh lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 bersama seluruh aparat penegak hukum bakal mampu menyelenggarakan kontestasi lima tahunan itu dengan baik tanpa kecurangan.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu (Gakkumdu) Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

"Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara Pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih jujur adil tanpa kecurangan apapun," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang baik mampu menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan hal itu, kata Prabowo ditunjukkan dalam pelaksanaan Pemilu.

"Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih yang transparan tanpa kecurangan apapun," ungkap Prabowo.

"Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya," lanjut Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan dia dan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan memegang teguh komitmen untuk menjalankan Pemilu yang sesuai dengan aturan yang ada.

"Komitmen kami nomor urut dua kami akan menjalankan segala ketentuan dgn sebaik-baiknya kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, dan suara rakyat yang menang," tandas Prabowo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.