Anggota Komisi Olahraga DPR dari Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap proyek PON di Pekanbaru, Riau, dengan tersangka Gubernur Rusli Zainal.
Kahar tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00, Rabu (27/3/2013). Dia belum mau berkomentar banyak terkait pemeriksaannya kali ini. "Saya belum diperiksa, tak bagus menjawab kalau belum tahu. Tanyakan sama KPK saja," kata Kahar.
Nama Kahar Muzakir pernah disebut dalam persidangan kasus suap PON ini. Dia bersama dengan Setya Novanto disebut menerima Rp 9 miliar dari mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau. Uang diberiksan sebagai pelicin agar anggaran PON dari APBN segera cair.
Terkait dengan anggaran PON Riau, diketahui ada permohonan tambahan dana yang diajukan Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubernur meminta tambahan anggaran Rp 460 miliar untuk infrastruktur penunjang PON. Sebelumnya, PON sudah menghabiskan dana paling tidak Rp 2,2 triliun yang berasal dari anggaran daerah sejak 2008.
Sementara, dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini, Gubernur Riau Rusli Zainal diduga menerima hadiah atau janji sekaligus memberi hadiah atau janji terkait revisi Perda. Politikus Partai Golkar ini juga disangka melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. (Ary)
Kahar tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00, Rabu (27/3/2013). Dia belum mau berkomentar banyak terkait pemeriksaannya kali ini. "Saya belum diperiksa, tak bagus menjawab kalau belum tahu. Tanyakan sama KPK saja," kata Kahar.
Nama Kahar Muzakir pernah disebut dalam persidangan kasus suap PON ini. Dia bersama dengan Setya Novanto disebut menerima Rp 9 miliar dari mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau. Uang diberiksan sebagai pelicin agar anggaran PON dari APBN segera cair.
Terkait dengan anggaran PON Riau, diketahui ada permohonan tambahan dana yang diajukan Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubernur meminta tambahan anggaran Rp 460 miliar untuk infrastruktur penunjang PON. Sebelumnya, PON sudah menghabiskan dana paling tidak Rp 2,2 triliun yang berasal dari anggaran daerah sejak 2008.
Sementara, dalam kasus dugaan korupsi PON Riau ini, Gubernur Riau Rusli Zainal diduga menerima hadiah atau janji sekaligus memberi hadiah atau janji terkait revisi Perda. Politikus Partai Golkar ini juga disangka melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. (Ary)
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9324489/original/034633400_1786708826-cek_fakta_balik_nama.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9322269/original/035290200_1786523414-cek_fakta_-_ombudsman.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/7261845/original/041809000_1780048281-Tugas__22_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5432608/original/039355600_1764817183-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2025-12-04T072013.095.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/30094/original/kpk-sita-kahar-muzakir-130319b.jpg)