MPR: Isu Kudeta Terlalu Berlebihan

Isu kudeta pemerintahan di balik rencana unjuk rasa pada Senin (25/3) nanti dinilai terlalu berlebihan. Justru isu kudet itu dianggap hanya akan mengusik kenyamanan warga.

"Saya pikir terlalu berlebihan kemudian itu menimbulkan kekhawatiran," ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Menurut Lukman, di negara demokratis aksi unjuk rasa merupakan hal biasa. Itu dengan catatan, demonstrasi dilakukan dengan tertib dan tidak merusak fasilitas.

"Demo hak setiap masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi, sejauh tidak merusak. Jadi hal itu sesuatu yang lumrah," kata politisi PPP ini.

Demonstrasi sebesar apapun, ucap Lukman, tak akan berimplikasi sampai kudeta. "Kudeta pertama people power, gerakan massive menyeluruh atau gerakan bersenjata," imbuh Lukman.

Isu pada 25 Maret, Lukman menilai tak akan sampai seperti itu. Bahkan, tak akan seperti pada era reformasi. Karena aksi unjuk rasa itu harus dipahami esensinya. Yakni menyuarakan persoalan yang dikritisi pemerintah. "Jadi harus menangkap esensi dan kemudian menindaklanjuti," jelas Lukman.

Terlebih menurut Lukman, telah ada peraturan perundangan yang menyebutkan unjuk rasa tak boleh melebihi pukul 18.00 WIB. "Saya pikir sudah cukup, kemudian saya berharap aparat jangan over, tidak terpancing. Kepolisian bisa profesional," tutup Lukman.(Ais)