Kapolda Metro Jaya Minta Polisi Hindari Pelanggaran, Karena Sekecil Apapun Bisa Viral

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mewanti-wanti anggotanya untuk taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Menurut Kapolda Metro Jaya, anggota harus sabar dalam menghadapi aksi-aksi unjuk rasa maupun masyarakat-masyarakat yang melanggar hukum.

"Hindari pelanggaran sekecil apapun karena saat ini pelanggaran kepolisian menjadi isu yang mudah viral," kata dia kepada wartawan, Senin (8/5/2023).

Karyoto meminta perhatikan betul norma-norma yang berlaku, baik norma adat, agama, maupun norma hukum apabila bertingkah laku di masyarakat. Dalam hal ini, para komandan peleton, komandan kompi, dan direktur senantiasa mengawasi dan menegakkan aturan yang berlaku.

"Didisiplinkan dan ditindak tegas bila menemukan pelanggaran-pelanggaran arogansi petugas di lapangan, ugal-ugalan saat membawa kendaraan dinas, melakukan kegiatan kepolisian di luar surat perintah untuk kepentingan pribadi dan sebagainya," ujar dia.

Kapolda Metro Jaya mengingatkan hal itu saat memberikan sambutan dalam apel bersama Direkorat Samapta Polda Metro Jaya. Ada 2.182 personel, termasuk PNS Polri yang hadir.

Karyoto mengatakan, tantangan tugas Ditsamapta memerlukan personel yang siap secara mental dan fisik.

"Artinya ketika suatu waktu digunakan pasukan Sabhara lah yang pertama yang harus hadir di tempat. Di mana harus hadirnya polisi-polisi yang dimaksud. Tingkatkan upaya-upaya untuk ketahanan fisik dan diharapkan Polri mampu kendalikan emosi di lapangan," ujar dia.

Tim gabungan Polda Metro Jaya membekuk koboi jalanan yang aksinya terekam video amatir hingga aksinya viral di media sosial beberapa hari terakhir. Tersangka ditangkap di Apartemen M-Town Residence Tangerang Selatan, pada Jumat siang.

2 dari 2 halaman

Polda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam Kerja

Dirlantas Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol Latif Usman. (Ist)

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pengaturan jam kerja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman memuji langkah cepat Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi beserta jajaran.

"Dari pemerintah daerah sangat proaktif ini juga akan melakukan, FGD sudah dilakukan dan nanti akan ada pembahasan lagi," kata Latif saat dihubungi, Sabtu (6/5/2023).

Latif mengatakan, pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya yaitu membagi jam masuk kantor.

Latif kemudian menyinggung mobilitas masyarakat di Jakarta. Berdasarkan pengamatan volume kendaraan paling tinggi pada jam 7 sampai jam 8. Hal itu karena semua pekerja diharuskan jam 7 masuk kantor, sehingga menumpuk.

Makanya, salah satu tujuan pengaturan jam kerja mengurangi kepadatan pada jam-jam tersebut. Sebab, nantinya ada yang masuk jam 7, jam 9, jam 11.

"Berarti ada space 2 jam yang tidak akan bersama-sama. Sehingga dalam menuju suatu tempat bisa lebih cepat karena kepadatannya tinggi bisa kita kurangi dengan pengaturan jam kerja ini," ujar dia.

Dalam hal ini, instansi terkait diimbau menjalakan kebijakan yang dibuat Gubernur berkaitan pengaturan jam kerja. Harapannya situasi arus lalu lintas di DKI Jakarta bisa jauh lebih baik.

"Imbau betul untuk mengurangi kepadatan dalam beraktifitas sehingga tujuannya adalah transportasi di Jakarta ini bisa maksimal penggunaannya," ujar dia.