Kajian UI Tidak Temukan Bukti Kuat Dugaan Kartel Minyak Goreng

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) menilai, bukti yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara dugaan kartel minyak goreng tidak kuat. Sebab, tindakan menaikkan harga suatu barang atau jasa dalam kegiatan usaha merupakan tindakan yang biasa dilakukan.

"Sepanjang tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian, maka tindakan tersebut bukan perbuatan yang dilarang. Artinya, tidak tepat apabila investigator KPPU menggunakan tindakan menaikkan harga secara bersamaan sebagai bukti telah terjadi perjanjian," ujar Ditha dalam seminar, seperti dikutip dari siaran tertulis, Selasa (4/4/2023).

Ditha berpandangan, bukti adanya komunikasi di antara pelaku usaha hanya berbentuk rekapitulasi rapat-rapat di asosiasi, tanpa menunjukkan materi pembahasan dari rapat-rapat tersebut. Utamanya, pembicaraan mengenai harga.

"Ini tidak kuat apabila digunakan sebagai bukti adanya penetapan harga. Dengan demikian, bisa dikatakan unsur-unsur perjanjian maupun penetapan harga sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5/1999 tidak terpenuhi,” yakin Ditha.

Ditha melanjutkan, soal dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf C UU Antimonopoli, investigator KPPU dalam LDP-nya menyatakan bahwa para terlapor secara bersama membatasi peredaran dan atau penjualan. Akibatnya, pasokan di pasar menjadi berkurang hingga terjadi kelangkaan.

Namun berdasarkan data tren volume produksi dan volume penjualan minyak goreng kemasan periode Januari 2020 sampai dengan Mei 2022 yang disampaikan pelaku usaha, menurut Ditha tidak menunjukanselisih signifikan antara volume produksi dengan volume penjualan selama periode dugaan pelanggaran.

"Ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha yang menjadi terlapor tidak melakukan pembatasan peredaran atau penjualan minyak goreng,” yakin dia lagi.