NasDem Desak MA Beri Peringatan PN Jakpus atas Kegaduhan Soal Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Agung didesak untuk memberikan peringatan kepada PN Jakarta Pusat atas putusan penundaan Pemilu. PN Jakarta Pusat dinilai keluar dari kewenangan mengadili gugatan Partai PRIMA.

"MA yang punya fungsi pembinaan dan pengawasan untuk itu, untuk memberikan peringatan juga terhadap PN Jakpus ya karena sudah jelas bahwa itu di luar kewenangan menangani sengketa proses pemilu dalam hal ini sengketa verifikasi parpol," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa kepada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Saan menegaskan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas mengatur sengketa proses pemilu hanya bisa diadili oleh Bawaslu dan PTUN. Tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri menerima sengeketa partai politik.

Saan mengatakan, PN Jakarta Pusat seharusnya paham berdasarkan undang-undang tersebut tidak menerima gugatan yang diajukan Partai PRIMA.

"Nah harusnya PN ketika ada pengajuan sengketa proses dan paham betul UU itu kan harusnya tidak menerima. Bukan hanya memutus tapi juga tidak boleh menerima terkait gugatan itu. Dan harusnya dia menyampaikannya ke PTUN," tegas Saan.

Sekretaris Fraksi NasDem DPR ini mengaku tidak paham apakah ada kelalaian oleh hakim yang memutus. Tetapi, Mahkamah Agung seharusnya cepat memberikan sikap meluruskan masalah ini agar tidak semakin panjang.

"Kalau saya lebih baik lembaga di atasnya, yaitu MA harus meluruskan terkait dengan itu," kata Saan.