Heru Budi Bertemu Kemenkeu, Bahas Pemanfaatan Aset Negara di Jakarta Pasca IKN Pindah

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta.

Heru dan Kemenkeu membahas pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembahasan itu berlangsung dalam rapat koordinasi (rakor) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/2/2023).

"Kami bahas terkait adanya sinergi rencana tata ruang dikaitkan dengan perpindahan kantor pemerintahan ke IKN, sehingga saya perlu dapat narasumber yang terpercaya dari pemerintahan pusat apa sih yang harus kami akomodir terkait dengan pascapemindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang," ujar Heru, Jumat (10/2/2023).

Menurut Heru, pembahasan tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pascapemindahan Ibu Kota penting dilakukan agar Pemprov DKI Jakarta bisa mengakomodir kantor pemerintah pusat setelah ke IKN Nusantara.

Heru mengatakan bahwa dalam hal ini Kemenkeu RI berperan menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang bakal memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat di Jakarta.

"Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," ucap Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan dalam pelaksanaannya nanti pihaknya juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terkait perencanaan tata ruang.

Angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota DKI Jakarta mencapai 0,89 persen atau setara dengan 95.668 jiwa, dari total penduduk yang mencapai 10,7 juta orang pada Maret 2022. Angka ini meningkat 0,29 persen dari tahun 2021.

2 dari 4 halaman

Minta Dukungan Pemprov DKI Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban mengatakan pihaknya meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.

"Kami minta dukungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria highest dan the best use. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna. Kami sedang siapkan suatu grand design terkait pemanfaatan BMN itu sendiri," kata Rionald.

Rionald meyebut ihwal rencana pemanfaatan aset itu, Kemenkeu bakal menggunakan sejumlah strategi baik sewa hingga kerja sama. Namun, kata dia strategi pemanfaatan tersebut sangat bergantung dari tata ruang yang ke depan diizinkan oleh Pemprov DKI

Menurut Rionald, saat ini ada sekitar Rp 1.400 triliun nilai aset pemerintah pusat di DKI Jakarta. Nantinya, lanjut Rionald beberapa aset yang sifatnya kantor vertikal bisa dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Dari Rp 1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp 300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemerintah pusat yang sifatnya kantor vertikal kan tidak akan dipindah," jelas Rionald.

3 dari 4 halaman

Komoditas Perikanan Melimpah, Kaltara Siap Jadi Daerah Penyangga IKN

IKN Nusantara — Pembangunan infrastruktur dasar pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. (Dok. Kementerian PUPR)

Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi komoditas perikanan yang cukup melimpah. Sebagai daerah perbatasan, provinsi dengan 4 kabupaten dan 1 kotamadya itu siap menjadi penyangga kebutuhan pangan produk perikanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Rukhi Syayahdin mengatakan, panjang garis pantai Provinsi Kaltara kurang lebih 3.500 km. Bahkan, Kaltara memiliki kewenangan pengelolaan hingga 12 mil laut atau setara kurang lebih 776 ribu hektare.

Sedangkan untuk pulau-pulau kecil, ada 196 pulau potensi menjadi lahan tambak yang tersebar diseluruh wilayah Kaltara.

"Dengan keadaan geografis seperti itu, potensi perikanan kita cukup melimpah. Sebagai penyuplai untuk IKN (Nusantara), kita sangat siap," kata Rukhi.

Dia mengatakan, ada 4 jenis komoditas perikanan yang menjadi andalan di Kaltara yakni, kepiting, udang windu, ikan bandeng dan rumput laut. Untuk udang windu, kata dia, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 lalu, produksinya mencapai 8.752 ton dengan nilai ekonomis mencapai Rp886,6 miliyar.

Bahkan, lanjut dia, udang windu di Kaltara di budidayakan secara organik dan tradisional yang tentunya tidak tersentuh dengan zat kimia.

"Yang (dibudidayakan) secara organik itu paling dicari orang. Bahkan di Kawasan Asia Timur dan Timur Tengah itu sangat diminati," ucap dia.

4 dari 4 halaman

Komoditas Lainnya

Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur. (Dok Kementerian PUPR)

Sementara untuk kepiting bakau, memang sudah menjadi komiditas unggulan di Kaltara. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mewacanakan jika kepiting bakau menjadi produk unggulan provinsi ini.

Berdasarkan catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, jumlah kepiting bakau yang di produksi pada tahun 2021 lalu mencapai 756,67 ton. Jumlah itu rata-rata berasal dari Kawasan tambak masyarakat yang tersebar di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

"Terus harganya juga lebih tinggi dibandingkan udang windu. Saat ada perayaan hari besar, seperti Imlek kemarin, (harganya) mencapai Rp300 sampai Rp400 ribu per kilogram. Sedangkan yang ukuran 20, dijual sekitar Rp150ribu. Yang dulunya jadi hama, sekarang sangat dicari karena harganya cukup tinggi," kata Rukhi.

Komoditas lainnya yang menjadi produk andalan adalah ikan bandeng. Pada tahun 2020 lalu, BPS Kaltara mencatat jika produksi ikan bandeng di Kaltara mencapai 4.480 ton dengan nilai ekonomis Rp69,8 miliar. Bahkan, ikan bandeng yang berasal dari Kaltara sudah cukup dikenal sejak dulu dan menjadi salah satu komiditas ekspor ke beberapa negara.

Kemudian komiditas lainnya adalah rumput laut. Tahun 2021 lalu, produksi rumput laut kering di Kaltara mencapai 62 ribu ton yang terkonsentrasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Apabila dihitung secara ekonomis, ada sekitar Rp1,2 triliun perputaran uang di Kaltara apabila konversi harga rumput laut Rp20 ribu per kilogram.

"Jadi memang cukup melimpah komoditas perikanan yang ada di Kaltara ini. Bahkan sudah ada yang ekspor ke beberapa negara," jelas Rukhi.

Bahkan selain IKN, Kaltara siap memenuhi kebutuhan konsumsi hasil kelautan dan perikanan secara domestik ke 2,7 juta orang yang direncanakan akan bekerja di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan.