Sukses

Klaim Banyak Diajak Koalisi, PDIP: Kami Tak Neko-Neko dan Tak Menusuk dari Belakang

Hasto meyakini komitmen taat asas yang dimiliki PDIP inilah yang akhirnya membuat banyak parpol kemudian mendekati PDIP dan mengajak untuk berkoalisi.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui banyak partai politik (parpol) yang melobi partainya untuk membangun koalisi pada Pemilu 2024. Menurut Hasto, hal itu dilakukan parpol karena tahu PDIP tak neko-neko.

Hal itu diungkapkan Hasto usai menghadiri acara Makan Bareng 10.000 Warga DKI Jakarta jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2022).

"Ada yang melobi untuk membangun kerja sama dengan PDI Perjuangan, karena kalau PDI Perjuangan bekerja sama dengan partai politik, kami taat asas. PDI Perjuangan ini tidak neko-neko," kata dia.

Hasto meyakini komitmen taat asas yang dimiliki PDIP inilah yang akhirnya membuat banyak parpol kemudian mendekati PDIP dan mengajak untuk berkoalisi. Selain itu, Hasto mengklaim bahwa dalam berkoalisi partainya tidak pernah menusuk dari belakang.

"Kalau bersama PDIP itu tidak neko-neko, kita tidak pernah nusuk dari belakang," kata dia.

Hasto menyebut dalam jalannya pemerintahan pun, PDIP selalu membagi tugas dan tidak mau menang sendiri. Kendati, diketahui merupakan partai pemenang pemilu.

"Bahkan, kami ini berbagi di dalam mengelola kekuasaan pemerintahan karena spirit gotong royong," jelas dia.

Sebagai partai penguasa, kata Hasto partainya pun tetap berbagi kekuasaan secara merata. Misalnya, ujar dia saat penunjukan Jokowi dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga sebagai seorang kepala negara Indonesia

"Ini kalau kita lihat Pak Jokowi, Wali Kota (Solo) PDIP, lalu Gubernur DKI dari PDIP, kemudian jadi presiden PDIP juga yang mengusung pertama kali. Tetapi kan semuanya ikut bersama-sama dengan semangat gotong royong mengelola kekuasaan pemerintahan," jelas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

PDIP Akui Sudah Beri Pandangan ke Jokowi soal Reshuffle Kabinet

Di sisi lalin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle menteri di kabinet Indonesia Maju harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan efektivitas. Sehingga dapat mendorong legacy Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikan Hasto ditemui usai menghadiri acara makan bareng PDIP bersama 10.000 warga DKI Jakarta di Jalan Baladewa, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

"Reshuffle tentu saja harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan efektivitas kabinet indonesia maju juga mendorong peningkatan legasi dari Presiden Jokowi," kata Hasto.  

Oleh sebab itu, Hasto mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan pandangan-pandangan kepada Jokowi soal reshuffle di kabinet Indonesia Maju. Kendati demikian, Hasto mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kabinet kepada Jokowi.

"Sehingga kami sudah memberikan pandangan-pandangannya dan hibah Pak Jokowi nantinya untuk mengambil keputusan," kata dia.

Sebelumnya, beredar kabar jika Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Kemungkinan tersebut memang disampaikan Jokowi.

3 dari 3 halaman

Kapan Reshuffle Kabinet Dilakukan?

Meski demikian, dia tak berbicara kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Kendati tak memberikan kepastian, Jokowi mengatakan reshuffle bisa saja dilakukan dalam beberapa hari ke depan.

"Besok. Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi kepada wartawan di Kota Dumai Provinsi Riau, Kamis 5 Januari 2023.

Jokowi tak menjawab berapa menteri yang akan di-reshuffle. Namun, dari kabar beredar hari ini bahwa Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengundurkan diri dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Kabar ini pun telah dibantah langsung oleh Johnny Plate. Dia menegaskan hingga kini masih menjadi anggota kabinet dan menjalankan tugas sebagai Menkominfo.

Meski begitu, kata dia, membentuk dan mengganti anggota kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.