Pro Kontra Perppu Cipta Kerja, Mahfud: Belum Baca Isinya, Sudah Berkomentar

Pasalnya, kata dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempunyai hak subjektif untuk menerbitkan perppu apabila ada kegentingan. Mahfid menyebut hal ini pun tidak dibantah oleh para ahli hukum tata negara.

"Nah kalau isinya yang mau dipersoalkan silahkan gitu, tetapi kalau prosedur sudah selesai. Ada istilah hak subjektif presiden itu di dalam tata hukum kita bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif presiden," jelasnya.

"Tidak ada yang membantah sekali satu pun ahli hukum tata negara bahwa itu iya membuat perppu itu alasan kegentingan itu berdasar penilaian presiden aja," sambung Mahfud.

Dia menekankan tidak ada unsur-unsur koruptif dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Mahfud mengklaim aturan ini diterbitkan untuk melayani percepatan investasi serta mempermudah para pekerja.

"Malah dalam proses perbaikan (perppu) itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua sehingga nanti di perppu sudah dibahas semuanya," tutur Mahfud.