Kuasa Hukum Ferdy Sambo Hadirkan Saksi Ahli Pidana, Status JC Bharada E Kembali Disoalkan

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Hukum Ferdy Sambo kembali mempersoalkan adanya pemberian Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang disematkan dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Sekedar informasi jika dalam perkara ini, Terdakwa Richard Eliezer alias Bharada E telah mendapatkan status JC yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena telah memenuhi syarat yang berlaku sebagai justice collaborator oleh LPSK.

Namun demikian selama berjalannya sidang, Penasihat Hukum Ferdy Sambo sempat mempersoalkan hal itu. Kali ini dengan bertanya kepada Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali yang hadir sebagai saksi meringankan atau A de Charge.

"Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk Pasal 340 (Pembunuhan Berencana) atau Pasal 338 (Pembunuhan) (KUHP)?," tanya Tim Penasihat Hukum, Febri Diansyah saat sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (22/12/2022).

Lantas, Mahrus menjelaskan jika Pasal 28 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerangkan justice collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk beberapa jenis pidana.

"Persoalannya itu adalah karena di Pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya, cuma di situ ada klausul yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan," kata Mahrus.

Lalu, Mahrus menambahkan, hanya tersangka tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual yang boleh diberikan status justice collaborator. Sejauh ini, Mahrus mengatakan tersangka pembunuhan tidak bisa mendapatkan status tersebut.

"Dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana itu, apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika kemudian apa lagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ," ujar Mahrus.