Kendaraan Dinas di Jakarta Diganti dengan Kendaraan Listrik Mulai 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti konvoi motor listrik dari Pendopo Gedung Balai Kota hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Minggu pagi 20 November 2022.

Dia menunggangi motor listrik Vespa warna biru bersama Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Moeldoko.

Bersama dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Heru hingga Moeldoko meluncur dari halaman Pendopo Balai Kota DKI Jakarta menuju kawasan Bundaran HI sekitar pukul 06.45 WIB. Ada sekitar 93 kendaraan yang ikut dalam acara Electric Vehicle "The Future of Indonesian Transportation" ini.

Konvoi ini memeriahkan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Demikian dilansir dari beritajakarta.go.id.

Sampai di Bundaran HI, tepatnya di samping Hotel Mandarin Oriental, Heru bersama sejumlah pejabat negara dan peserta konvoi melakukan kunjungan booth showcase, Bengkel Konversi, Edu Infrastruktur dan mengikuti foto tiga dimensi (3D).

Heru Budi Hartono menyampaikan, penggunaan kendaraan berbasis listrik banyak memberikan manfaat. Manfaat tersebut seperti, mengurangi polusi udara, polusi suara, sampah oli, dan yang lainnya.

"Kendaraan listrik juga diberikan kebebasan tidak terkena sistem Ganjil Genap," ujar Heru.

Dia mengatakan, Jakarta menjadi role model program penggunaan kendaraan listrik yang sudah berjalan selama dua tahun ini. Konversi pergantian mobil bahan bakar menjadi mobil listrik telah diterapkan mulai dari kendaraan umum seperti Transjakarta bahkan kendaraan dinas.

"Kendaraan listrik di Jakarta kami lakukan bertahap. Kendaraan umum dan mobil dinas sudah banyak yang kita konversi menggunakan energi listrik," ucap dia.

Menurut Heru, untuk mendukung dan mempromosikan program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggandeng Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Korlantas Polri, hingga PT PLN.

"Kami akan terus sosialisasikan penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat," tandas Heru Budi.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai kegiatan Electric Vehicle Funday menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mentransformasikan kendaraan listrik di Jakarta.

"Tentunya kita telah melalukan hal ini pada kendaraan umum, seperti Transjakarta, dan ini secara bertahap dilakukan konversi. Lalu, untuk (kendaraan) yang baru kita beli Electric Vehicle yang secara dua tahun ini sudah terprogram," kata Heru.

Selain itu, Heru menegaskan, akan terus memperkuat koordinasi untuk kerja sama dengan stakeholder terutama dengan ketiga Kementerian tersebut. Lalu, persiapan secara komprehensif tersebut juga dilakukan agar bisa menunjang berbagai hal terkait penggunaan kendaraan berbasis listrik secara massal.

"Kita bisa memulai dari kendaraan Dinas (agar) lebih mudah, karena bisa dianggarkan. Nah tinggal kendaraan untuk kebersihan, tinggal koordinasi dengan Kemenhub. Lalu, bagi masyarakat kendaraan berbasis listrik juga bebas ganjil genap, karena bebas emisi dan anti bising. Ini kita upayakan dalam mendukung program PLN yang surplus terhadap listrik," tegas Heru.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menjelaskan, pihaknya akan mempromosikan Electric Vehicle (khususnya kendaraan bermotor roda dua) selama empat minggu dari sekarang.

Hal ini dikarenakan akan menjadi suatu kebanggaan karena kendaraan listrik tidak meninggalkan emisi, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pennggunaan bahan bakar fosil.

"Idealnya kita bisa irit (bahan bakar) 70 persen, subsdi bahan bakar fosil bisa, subsidi satu lagi yaitu energi bersih. Hal ini karena bisa dialihkan ke tenaga listrik. Kegiatan ini pada tahun lalu sudah kita coba mengonversi mobil bekas yang total kendaraannya 120 juta unit dan kecenderungan naik terus," ujar Budi.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Jendral (purn) TNI Moeldoko turut menambahkan, jika kegiatan promosi kendaraan listrik ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Hal ini juga berpengaruh terhadap supplay and demand. Demand-nya meningkat, kita akan ganti kendaraan pemerintah melalui pendekatan transisi. Ini tantangan dan peluang bagi kita dalam mencukupi kebutuhan (bahan bakar listrik). Ini juga peluang bagi pengusaha untuk mencukupi bahan keperluan mobil listrik," tutup Moeldoko.