Sukses

Surati Jokowi, Komunitas Konsumen Indonesia Minta Kepala BPOM Penny Lukito Dicopot

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyurati Presiden Joko Widodo. KKI meminta Presiden memberhentikan Kepala BPOM RI dari jabatannya.

Liputan6.com, Jakarta - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyurati Presiden Joko Widodo. KKI meminta Presiden memberhentikan Kepala BPOM RI Penny K. Lukito dari jabatannya karena tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sehubungan dengan merebaknya kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada Anak-anak.

Ketua KKI, David Tohing, membeberkan secara rinci isi surat kepada Presiden Jokowi antara lain terkait dengan somasi yang pernah dilayangkan ke BPOM, RI namun bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG.

"Tindakan Kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre market dan post market itu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang undangan," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (3/11/2022).

Selain itu, David menerangkan, Kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementrian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga Kepala BPOM RI menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM RI.

"Tindakan kepala BPOM yang membawa-membawa Kementrian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Limpahkan Kesalahan

Atas hal tersebut, KKI melihat Kepala BPOM RI bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat justru melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

"Kami mohon agar Bapak Presiden Republik Indonesia segera memberhentikan Kepala BPOM RI karena tidak melakukan tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM sebagaimana mestinya" tutup David.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.