Jokowi Harus Turun Tangan Soal Hubungan Tidak Harmonis Panglima TNI dengan KSAD

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengungkap ada sejumlah bukti disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. 

Effendi mengatakan, disharmoni antara Andika dan Dudung ini merisaukan dan sudah lama terjadi sejak beda pandangan.

"Catatan yang kita peroleh verifikasi dan konfirmasi ke sumbernya memang cukup banyak merisaukan disharmoni Panglima dan Kasad khususnya. Ini kan enggak bisa dibiarkan," ujar Effendi kepada wartawan, dikutip Selasa 6 September 2022.

Effendi belum mau mengungkap apa penyebab disharmoni tersebut. Kata dia akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi I yang tengah dijadwalkan. Akan dihadirkan lengkap Andika dan Dudung. 

"Mungkin kalau nanti lebih detail pertemuan kita jadwalkan. Saya enggak mau juga berandai andai," ujar politikus PDIP ini.

Sejumlah masalah itu misalnya penetapan kebijakan. Sampai ada terkait orang yang bermasalah dalam hukum, dilindungi.

"Penetapan kebijakan, banyak sampai penetapan hukum banyak yang harusnya menjadi hal yang harus dikerjakan malah diprotect dilindungi," kata Effendi.

Selain itu Effendi menyoroti gagalnya anak Dudung masuk Akmil jadi masalah. Meski hal ini telah disebutkan Andika bahwa anak Dudung sudah masuk ke Akmil.

"Saya gatau masuk karena apa, tapi kalau masuk karena sebuah tekanan, sebuah diskresi sementara mengabaikan ketentuan apa iya seperti itu. Apa kemudian anaknya nyaman ke depan? Apa iya di negeri semuanya serba terbika seperti ini kita masih begitu," ungkapnya.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menyatakan isu keretakan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bisa berpengaruh pada soliditas di tubuh TNI.

Apalagi, Anton menilai jawaban Andika terkait disharmonisasi itu nampak sangat normatif. “Jika dicermati, jawaban Andika Perkasa terkait kabar disharmoni hanya menampilkan kesan normatif. Andika tidak memberi jawaban yang lugas menampik kabar tersebut. Hal ini dapat diartikan hubungan dua elit TNI tersebut tidak sedang baik-baik saja,” kata Anton dalam keterangannya, Selasa 6 September 2022.

Menurut Anton, hal wajar apabila hubungan antar pimpinan mengalami pasang surut. Anton menyebut sebuah organisasi, termasuk institusi militer, keberadaan sebuah budaya politik merupakan hal biasa.

“Namun budaya politik yang tidak sehat dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer seperti TNI. Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, friksi politik di antara jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI. Sebab, kabar disharmoni ini jika dibiarkan maka dapat menurunkan moral prajurit. Apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI,” terangnya.

Anton berpendapat Presiden Joko Widodo alias Jokowi perlu mengambil langkah merespon hal ini. Jokowi diminta menengahi serta memastikan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman dapat saling bekerja sama.

“Informasi yang beredar dalam Rapat Kerja Komisi I DPR sangat penting untuk diklarifikasi, mengingat forum tersebut adalah formal dan resmi. Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target pemerintah terkait sektor pertahanan,” kata dia.

Melihat sejarah, lanjut Anton, disharmoni antar elit di tubuh militer bukanlah hal baru. Sejak kepemimpinan Presiden Sukarno, friksi politik antar jenderal telah banyak mengemuka. Dan fenomena tersebut tidak hanya terjadi di dalam satu matra melainkan juga antar matra angkatan bersenjata.

“Publik tentu berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain, yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu. Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI. Dan pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI,” pungkas dia.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com