Sukses

Ketua MPR Apresiasi Misi Perdamaian Jokowi ke Ukraina-Rusia, Ingatkan Krisis Global

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengapresiasi misi perdamaian Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas perang Ukraina-Rusia. Dia pun mengingatkan adanya ancaman global yang mesti diwaspadai.

Hal ini disampaikan Bamsoet dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR 2022 yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

"Kondisi global saat ini semakin tidak menentu. Semua negara sedang berupaya keras memulihkan ekonominya, pasca pandemi Covid-19. Namun, fase initerganggu oleh dinamika global, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi," tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sikap kenegarawanan Jokowi kembali ditunjukkan melalui pelaksanaan salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

"Misi perdamaian Presiden, dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia beberapa waktu yang lalu, patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perang dengan alasan apa pun, selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan. Menghancurkan peradaban, yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Membawa krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi," jelas dia.

Ketua MPR mengutip riset Badan Pengungsi PBB, UNHCR, bahwa dalam kurun waktu kurang dari dua bulan sejak pasukan Rusia memulai perang di Ukraina, sudah sebanyak 5 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Warga Ukraina Jadi Pengungsi Terbesar di Dunia Akibat Perang

Warga Ukraina kini merupakan kelompok pengungsi kedua terbesar di dunia setelah pengungsi Suriah yang jumlahnya mencapai 6,8 juta. Perang antara Rusia dan Ukraina, juga telah menyebabkan sekitar 7,1 juta warga Ukraina terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka di negaranya.

Jumlah tersebut, sambungnya, merupakan jumlah populasi terbesar di dunia yang harus kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang melanda. Perang di Ukraina telahmemicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa ancaman krisis global kini ada di depan mata. Saat ini, sekitar 320 juta penduduk dunia berada dalam kondisi kelaparan akut," katanya.

Kemudian, Bamsoet juta mengutip riset data IMF dan Bank Dunia bahwa perekonomian66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk. Pelambatan dan kontraksi pertumbuhan ekonomi global, semakin diperburuk oleh tingginya kenaikan inflasi.

"Berkat kesigapan Pemerintah dalam menyikapi ancaman krisis, dari hasil survey Bloomberg, Indonesia dinilai sebagai negara dengan resiko resesi yang kecil, hanya tiga persen, sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa, yang mencapai 40 hingga 55 persen, ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen," ujarnya.

 

3 dari 3 halaman

Ancaman Inflasi

Namun demikian, Bamsoet meminta semua pihak untuk tidak boleh lalai, sebab kenaikan inflasi dapat menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Badan Pusat Statistik mencatat per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen, dan pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.

Bahkan, pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen. Laju kenaikan inflasi, disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi, semakin membebani masyarakat, yang baru saja bangkit dari pademi Covid-19.

"Lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 diperkirakan mencapai 98 US dolar per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar 63 US dolar per barel. Di sisi lain, beban subsidi untuk BBM, Pertalite,Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun. Kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan kita dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," Bamsoet menandaskan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS