Hak Interpelasi DPRD Depok Akhirnya Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Hak interpelasi yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akhirnya dihentikan. Sebelumnya sebanyak 33 anggota DPRD Kota Depok mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan Pemerintah Kota Depok tentang program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, usulan hak interpelasi kepada Pemerintah Kota Depok telah dicabut. Hal itu dikarenakan, DPRD Kota Depok telah mendapatkan penjelasan terkait program KDS yang dijalankan Pemerintah Kota Depok.

"Betul, usulannya dicabut karena tuntutannya semua sudah dipenuhi," ujar Ikravany kepada wartawan, Sabtu (6/8/2022).

Ikravany menjelaskan, DPRD Kota Depok telah mendapatkan penjelasan terkait perbaikan data yang sebelumnya bermasalah dan telah diakui Pemerintah Kota Depok. Pemerintah Kota Depok telah sepakat membuat satu indikator kemiskinan dengan 14 poin, untuk memvalidasi data warga miskin di Kota Depok.

"Warga Depok ini kan belum pernah diupdate, sekarang untuk mengupdate, karena selama ini mencoba diupdate tapi tidak ada panduan yang fix, maka kita bikin panduannya indikator kemiskinan yang kita sepakati, dan sudah divalidasi," jelas Ikravany.

Selain itu, lanjut Ikravany, terkait koordinator kelurahan yang memvalidasi data dapat dievaluasi dan dapat diberhentikan apabila bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Begitupun dengan desain kartu KDS telah dirubah menggunakan warna putih berikut logo.

"Tapi selama kartu baru belum keluar maka akan digunakan kartu BJB terlebih dahulu, tetapi memang untuk foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tetap ada, karena sebenarnya terkait foto itu tidak ada yang dilanggar, tapi soal politis," ucap Ikravany.

Ikravany mengungkapkan, terkait hal yang lebih subtantif seperti memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan manfaatnya telah disepakati. Namun DPRD Kota Depok sepakat untuk tetap mengawal program KDS secara bersama dan Pemerintah Kota Depok telah membuka diri untuk dikawal.

"Intinya semua fraksi yang mengusulkan kemarin mencabut usulannya, kami apresiasi Pemerintah Kota Depok mau datang ke DPRD untuk membuka diri terkait masalah ini," ungkap Ikravny.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.