Pengacara Sebut Bendum PBNU Kooperatif Hadiri Sidang Kasus Gratifikasi Secara Daring

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming akhirnya memenuhi panggilan persidangan kasus dugaan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara dari PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara.

Mardani menghadiri persidangan secara online atau daring di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mardani menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo pada Senin (18/4/2022).

Namun, kuasa hukum Mardani, Irfan Idham menyayangkan sikap majelis hakim yang ingin agar Mardani hadir secara langsung atau offline di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Bapak Mardani telah kooperatif memenuhi panggilan sebagai saksi, namun majelis hakim tetap meminta kehadiran beliau secara offline," ujar Irfan dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).

Irfan menyatakan, kehadiran Mardani dalam persidangan secara daring bukan tanpa alasan. Pasalnya, kata dia, kliennya tengah berada di Singapura untuk menghadiri undangan kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Selain itu, lanjut Irfan, rencana kehadiran Mardani dalam persidangan kasus korupsi izin tambang secara daring sebelumnya juga sudah dikoordinasikan dengan kejaksaan. Menurut Irfan, pihak kejaksaan telah menyetujui kehadiran Mardani secara daring.

Terlebih, sambungnya, majelis hakim pada persidangan sebelumnya juga memperbolehkan Bendum PBNU itu untuk hadir bersaksi secara daring.

"Kami sudah berkordinasi dan telah mendapat persetujuan untuk hadir secara online sehingga kami telah memenuhi kewajiban hukum kami, apalagi hak ini juga dimungkinkan dalam ketentuan, dan setahu kami pada sidang minggu lalu majelis hakim juga memperbolehkan Bapak Mardani untuk hadir secara online. Sehingga hadir secara online adalah opsi yang kami pilih mengingat kesibukan bapak Mardani," kata irfan.