PPKM Darurat, Pemprov Jakarta: Perusahaan akan Langsung Ditutup Jika Langgar Prokes

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi perusahaan yang melakukan pelanggaran saat pelaksanaan PPKM darurat.

Menurut dia, saat ini tidak ada surat peringatan jika perusahaan menyalahi aturan. Sebab sosialisasi telah dilakukan sejak pertama pandemi Covid-19.

"Untuk kantor yang jelas-jelas melanggar prokes yang sudah kita tetapkan untuk saat ini dalam perlakuan PPKM darurat langsung kita lakukan penutupan sementara selama tiga hari," kata Andri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/7/2021).

Lanjut dia, jika perusahaan itu kembali melakukan pelanggaran akan langsung dikenakan denda administrasi hingga Rp 50 juta. Bahkan bila pelanggaran dilakukan berulang sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan tersebut.

"Kalau setelah saya monitor masih juga bandel dan melanggar ketentuan yang berlaku kita akan merekomendasikan kepada DPMPTSP untuk dilakukan pencabutan izin operasional," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sebanyak 74 perusahaan di Ibu Kota disidak saat pelaksanaan PPKM darurat hari ketiga.

Puluhan perusahaan itu merupakan bagian dari sektor esensial dan non esensial.

"Hari ini dilakukan sidak di 74 lokasi Jakarta. Dari 74 yang diperiksa, 59 (perusahaan) ditutup," kata Anies dalam YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Senin (5/7/2021).

Saksikan video pilihan di bawah ini: