Pimpinan DPR: Perusahaan Wajib Membayar THR Pekerja Maksimal H-7 Lebaran

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk memastikan perusahaan mewajibkan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri.

Hal itu menurut Azis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin (13/4/2021).

Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Roda perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat mulai membaik.

"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR," kata dia.

"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya Lebaran tahun berikutnya," tandas Azis.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menaker (Menteri Ketenagakerjaan), Ida Fauziyah menjawab polemik terkait PHK dan THR yang terjadi di era pandemi Corona Covid-19. Di ajang sharing session yang digelar liputan6.com dan vidio, menaker buka-bukan tentang strategi yang dilakukan kement...

2 dari 2 halaman

Tindak Perusahaan Manfaatkan Celah Tak Bayar THR

Politikus Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari solusi bagi perusahaan untuk memenuhi lewajiban membayar THR.

"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," kata dia.

"Juga harus untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara," tegas dia.

THR
Peristiwa
THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
THR
Idulfitri
Peristiwa
Perayaan Idulfitri berlangsung setiap tahun setelah bulan Ramadan.
Lihat Selengkapnya
Idulfitri
THR Lebaran
Peristiwa
THR Lebaran adalah Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan setiap pengusaha kepada karyawannya setidaknya H-7 Lebaran Idulfitri.
Lihat Selengkapnya
THR Lebaran
Lebaran
Peristiwa
Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya umat Islam.
Lihat Selengkapnya
Lebaran
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Azis Syamsuddin
Tokoh
Azis Syamsuddin adalah Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024.
Lihat Selengkapnya
Azis Syamsuddin
thr idul fitri