Sukses

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anjlok, Wakil Ketua MPR: Bukti Tidak Efektifnya Kebijakan Pemerintah

Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2020, Rabu, (5/8/2020). Dalam rilis resminya, BPS menyebutkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkontraksi hingga -5,32% (YoY).

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2020, Rabu, (5/8/2020). Dalam rilis resminya, BPS menyebutkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkontraksi hingga -5,32% (YoY).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah ekonomi yang diambil oleh Pemerintah. Pasalnya, kontraksi hingga -5,32% ini merupakan kontraksi terdalam sejak tahun 1999. “Kondisi ini menunjukkan *kurang efektifnya berbagai langkah ekonomi Pemerintah di masa Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief.

Dua kontraksi berturut-turut ini, membuat Indonesia masuk ke dalam fase resesi teknikal. Pasalnya, PDB Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan -2,41% secara quarter to quarter (QoQ). “Kondisi ini menjadi awal mula resesi yang sesungguhnya jika kebijakan Pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Triwulan III-2020 mendatang”, jelas Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhan PDB-nya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi. Semisal, konstruksi (5,39%), industry pengolahan (-6,19%), dan pertambangan (-2,2%). “Kondisi ini akan *membuat investor berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia”, ungkap Syarief Hasan.

Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di Triwulan III 2020. Menurutnya, untuk menguatkan kembali ekonomi maka kebijakan ekonomi yang diambil tidak boleh kebijakan jangka pendek. Ia juga mendorong Pemerintah untuk menggalakkan kembali *MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)* yang telah terbukti menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6% di masa Pemerintahan SBY.

Apalagi, berdasarkan rilis dari BPS, pertanian merupakan satu-satunya sektor yang masih bertumbuh meski memang mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan MP3EI yang memberikan perhatian besar terhadap potensi pertanian di dua koridor yakni koridor Sulawesi dan koridor Maluku-Papua.

“Seandainya, sejak awal MP3EI dijalankan maka koridor Sulawesi dan Maluku-Papua mampu tetap bertumbuh dan mengimbangi wilayah yang lain sehingga ekonomi tidak anjlok.”,begitu pula stimulus kepada UMKM seharusnya lebih besar dan lebih cepat dilaksanakan. ungkap Syarief.

Menurutnya, MP3EI dapat menjadi jalan keluar bagi perekonomian Indonesia. “Pengembangan daerah/koridor berdasarkan potensi masing-masing daerah menjadi kuncinya. MP3EI juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, tak hanya di Jawa. Apalagi terbukti, daerah Timur Indonesia, khususnya koridor Maluku-Papua menjadi satu-satunya koridor yang tidak mengalami minus dalam pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya, Indonesia memiliki blueprint ekonomi yakni MP3EI ,sayangnya Preaiden Jokowi membatalkan Program MP3EI ini. ungkap Syarief Hasan.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • BPS atau Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    BPS

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.

    MPR

  • Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan.

    ekonomi

  • Advertorial Gov

Video Terkini