Terkendala Pembebasan Lahan, Operasinal Tol Cisumdawu Mundur September 2021

Tol Cisumdawu memiliki terowongan terpanjang di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) baru dapat mulai beropersional pada September 2021. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan Tol Cisumdawu masih terhambat masalah pembebasan lahan.

"Kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor, tidak ada masalah, karena sudah dukungan pemerintah," ujar Basuki usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dia menjelaskan tol Cisumdawu akan membentang sepanjang 60 kilometer, dimana 27,62 kilometer dikerjakan dengan dukungan pemerintah. Saat ini, konstruksi pembangunan jalan Tol Cisumdawu sudah mencapai 81,6 persen.

"Ini seluruhnya akan diselesaikan targetnya oeprasional September 2021," ucap Basuki.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Basuki menyebut persoalan bukan hanya harga tanah, namun juga ada masalah regulasi dan hukum.

"Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) bisa selesai pada akhir 2020. Jalan tol tersebut akan langsung digunakan setelah selesai pembangunannya.

2 dari 2 halaman

Sorotan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu yang hingga kini belum rampung karena persoalan pembebasan lahan. Proyek jalan tol Cisumdawu dinilai sangat penting sebab dapat mempermudah akses masyarakat ke Bandar Udara Kertajati Majalengka, Jawa Barat.

"Pembangunan jalan tol Cisumdawu. Ini jalan tol penting sekali tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, dia melihat adanya persoalan pengembalian dana talangan tanah yang terhambat karena masalah administrasi. Jokowi mengatakan adanya kendala teknis dan aturan sehingga membuat penyelesaian proyek tersebut menjadi terhambat.

Untuk itu, dia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A.Djalil mencari solusi agar proyek tersebut dapat segera rampung.

"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati," jelas Jokowi.