Daerah Keluhkan Penyaluran Bansos, Ini Penjelasan Kemensos

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat — Paket bantuan sosial (bansos) terlihat di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras menanggapi adanya keluhan dari daerah terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut dia, pada dasarnya kriteria penerima bansos dan prosedur penyalurannya sebenarnya sangat sederhana.

“Kalau dari sisi kriteria maupun prosedur, saya kira sangat sederhana,” kata dia, dalam diskusi virtual 'Ngobrol Tempo', Kamis (30/4/2020).

Kemensos, jelas dia, tidak memberikan syarat yang sulit dalam penyaluran bansos. Hanya memang perlu dilakukan pengaturan terkait kriteria siapa saja yang berhak menerima bansos. Dengan harapan penyaluran bansos memenuhi prinsip tepat sasaran dan cepat.

“Maka kita memberi rambu-rambu yang sangat mudah untuk bansos tunai diberikan kepada mereka yang selama ini belum mendapat bansos PKH maupun bantuan pangan non tunai (BPNT). Jadi supaya menghindari nanti kalau terjadi penumpukan penerimaan bansos pada keluarga tertentu pasti akan menimbulkan kecemburuan," kata dia.

Maka itu, diberikan persyaratan yang sifatnya sangat rasional. Karena untuk yang menerima PKH dan BPNT selama ini sudah mendapatkan bantuan. Untuk itu, Bansos yang secara khusus itu maka diminta di luar PKH dan BPNT. "Karena ini juga banyak nanti dari Kementerian dan Lembaga juga akan menganggarkan bansos-bansos," imbuh Hartono.

Terkait pihak mana yang layak menerima bansos, sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah daerah.

“Kita telah menyampaikan sebenarnya terkait siapa penerima bansos tunai maupun bansos sembako, saya kira ini sudah jelas kita berikan kewenangan itu kepada kabupaten atau kota yang akan mengusulkan sebagai penerima bansos. Tentu itu disesuaikan dengan alokasi pagu yang juga telah kita sampaikan dan kita sepakati bersama,” tegas Hartono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah terus berupaya menjamin kelangsungan hidup masyarakat terdampak wabah Virus Corona atau Covid-19, khususnya di sektor ekonomi. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk seluruh keluarga baik di Jabodetabek maupun di lu...

2 dari 2 halaman

Cocokkan Data

Sementara soal data, dia berharap para kepala daerah bisa mencocokkan antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang disampaikan oleh Kemensos dengan kondisi riil yang terjadi lapangan. Karena itu amat sangat terbuka kemungkinan bahwa terjadi perubahan penerima bantuan sosial.

“DTKS itu adalah satu acuan karena DTKS ini adalah juga kita verifikasi secara periodik bersama dengan daerah, tapi di dalam kita memberikan bansos untuk masyarakat dalam kaitannya dengan dampak Covid-19 ini, boleh itu kemudian dimodifikasi. Artinya kalau ada keluarga dalam DTKS kemudian di lapangan itu tidak sesuai, itu boleh kemudian dilakukan perbaikan atau juga kalau ada yang itu pantas mendapatkan bantuan sosial ini, boleh juga diusulkan,” urai dia.

“Dan itu saya kira sudah diperkuat oleh surat edaran KPK No 11/2020 terkait dengan penggunaan DTKS maupun non DTKS dalam rangka pemberian bansos apakah itu tunai, barang, maupun dalam bentuk yang lain,” tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Bansos
Peristiwa
Bantuan sosial (bansos) adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraan.
Lihat Selengkapnya
Bansos
kemensos
Organisasi
Kemensos atau Kementerian Sosial adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan sosial.
Lihat Selengkapnya
kemensos