Cara Kemenko PMK Jaga Ketahanan Pangan Lewat Desa saat Pandemi Corona

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan (Deputi VII) Kemenko PMK Sonny Harry B Harmadi (tengah).(Merdeka.com/ Hari Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, mengamini pandemi Corona telah mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat di kota besar secara signifikan, khususnya di Pulau Jawa. Terlebih, saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, perputaran roda ekonomi makin berat.

"Namun, ini semata untuk mencegah penularan Covid-19 menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas," ujar Sonny dalam siaran tertulis Kemenko PMK kepada Liputan6.com, Jumat (24/4/2020).

Sonny memandang, krisis ekonomi di masa pandemi dapat diambil hikmah melalui pengalaman masa lalu Indonesia. Pada krisis ekonomi 1998, UMKM dan sektor pertanian seperti produk hortikultura menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Aktivitas ekonomi perdesaan menjadi tulang punggung cipta pendapatan, saat perkotaan mengalami perlambatan," tutur Sonny.

Oleh karena itu, lanjut dia, tidak berlebihan jika Indonesia bertumpu pada produksi di desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Survei dilakukan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) menunjukkan, seluruh UKM mitra binaannya terdampak Covid-19. Namun dampak yang dialami sektor pertanian, yang notabene berada di desa, jauh lebih kecil dibanding usaha lainnya seperti manufaktur, kuliner, kerajinan, maupun pariwisata.

"Kegiatan produksi terus berjalan, para pelaku usaha mulai beradaptasi dengan keadaan. Dari mulai menerapkan physical distancing hingga menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika beraktifitas," beber Sonny.

Dia menjelaskan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk memastikan kemampuan produksi di desa tetap terjaga saat pandemi Corona. Salah satunya melalui, program padat karya tunai di desa (PKTD) yang didorong untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa, khususnya sektor pertanian dalam arti luas.

"Pemberdayaan masyarakat desa agar mereka tetap produktif sangat penting, untuk mengurangi dampak kemiskinan dan memastikan kebutuhan pangan nasional terpenuhi. Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemendes PDTT agar desa-desa bisa mengaktifkan kembali lumbung desa melalui kegiatan PKTD," ujar Sonny.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa tetap wajib memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah saat ini juga mengambil langkah untuk mengoptimalkan sinergi pendamping dan penyuluh lintas kementerian/lembaga di desa.

"Sinergi diharapkan kinerja pembangunan desa tetap terjaga baik, meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Desa sebagai lumbung pangan nasional," yakin dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembahasan dan pengerjaan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Karantina Wilayah, demi mencegah penyebaran wabah virus cor...

2 dari 2 halaman

Bersinergi dengan Kementerian Lain

Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT, Nugroho Setijo mengatakan, tidak hanya Kemenko PMK yang akan memaksimalkannya. Kemendes akan bersinergi dengan Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kementan, maupun KKP terus memastikan desa tetap berproduksi dan produksinya terserap di pasar dengan memperkuat jaringan logistik.

Dia menyatakan, pihaknya sedang bekerja sama dengan Perum Perikanan Indonesia untuk penyediaan logistik desa pesisir. Tujuannya agar produksi nelayan terserap di pasar dengan baik.

"Ini kolaborasi, dalam waktu dekat Toko Tani yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementan akan disinergikan dengan Bumdes di bawah binaan Kemendes PDTT," tutur Nugroho.