Hari Ini DPRD Pilih Wagub DKI, PKS: Jelas Ada Unsur Pemaksaan

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno yang rencananya digelar Senin (6/4/2020) terlalu dipaksakan walau tidak sesuai tata tertib paripurna.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, menyontohkan adanya ketidaksesuaian dengan tata tertib adalah mengenai pemilihan Wagub DKI yang akan dilakukan dalam beberapa tahap, yakni pertama ruang hanya diisi oleh 54 anggota DPRD DKI kemudian diikuti gelombang berikutnya untuk memberikan suara.

"Iya jelas ada unsur pemaksaan. Jadi kalau memang menghindari supaya tidak ada pengumpulan banyak orang, ya diundur paripurnanya sesuai dengan masa tanggap darurat corona itu yang sampai tanggal 19 April. Jadi bukan disetting segala macam paripurnanya sampai kemudian berjalan tidak sesuai dengan Tatib. Ini cenderung mengada-ada," kata Arifin saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Arifin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anggota panitia pemilihan (Panlih) Wagub DKI, Achmad Yani, terkait protes Fraksi PKS DPRD DKI atas mekanisme pemilihan Wagub DKI tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan Panlih, Pak Achmad Yani, jadi kita harusnya protes karena itu tidak sesuai dengan Tatib. Jadi paripurna itu harus menggunakan mekanismenya sesuai dengan Tatib," katanya seperti dikutip dari Antara.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: