DPR Minta Pemerintah Lindungi Data Pribadi Pasien Virus Corona

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengumumkan saat ini sudah ada dua orang yang terpapar virus corona di Indonesia. Terkait hal ini, anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada warga terdampak corona, dan bisa menjaga kerahasiaan identitas pasien penyakit menular tersebut.

"Sebab, hak atas privasi adalah salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Tersebarluasnya data pribadi, misalnya nama lengkap, alamat tinggal, foto, dan sebagainya pasien virus corona lewat media sosial atau media lainnya, harus dipandang serius sebagai pelanggaran privasi warga negara. Negara seharusnya bisa melindungi kerahasiaan data pribadi dan menutup ruang sekecil apapun terhadap pelanggaran tersebut," kata Charles, Selasa (3/2/2020).

Dia memberi contoh, bahwa Singapura dan Jepang bisa menjaga identitas dan data pribadi pasien corona, termasuk pasien WNI yang ada di dua negara tersebut.

"Bahkan, otoritas setempat tidak membuka identitas pasien WNI kepada perwakilan RI sekalipun, tanpa adanya izin lebih dulu dari pasien yang bersangkutan," ungkap Charles.

Menurut dia, undang-undang untuk melindungi data pribadi pasien sebenarnya sudah banyak. Namun, regulasi yang ada belum mengatur penuh tentang mekanisme pemulihan bagi pasien atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadinya.

"Dengan kata lain, belum ada pengaturan sanksi atau hukuman, baik secara administratif ataupun pidana, bagi pelanggaran privasi atas riwayat kesehatan pasien tersebut," ungkap Charles. 

Saksikan video di bawah ini:

Oleh karenanya, kata dia, RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini tengah dibahas Komisi I DPR dan Pemerintah, nantinya akan mengatur sanksi baik administratif maupun pidana, bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

"Masukan dari masyarakat luas sangat diharapkan dalam upaya mewujudkan kedaulatan data pribadi setiap warga negara," pungkas politisi PDIP ini.