Anies Serahkan Kasus Pembobolan Bank DKI ke OJK

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa tidak berwenang menanggapi kasus sistem Bank DKI yang dibobol oleh anggota Satpol PP. Menurut Anies, insiden itu merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Biar OJK yang bicara karena bank itu soal kepercayaan jadi saya harap nanti penjelasan dari OJK yang lebih solid," kata Anies di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Anies mengatakan, oknum anggota Satpol PP yang diduga membobol Bank DKI sudah diminta untuk dibebastugaskan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan berkomentar ketika disinggung mengenai adanya pengembalian uang oleh oknum anggota Satpol PP tersebut.

"Pokoknya sampai kasus ini semuanya selesai, semuanya bebas tugas," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan para pelaku, oknum anggota Satpol PP itu telah membobol Bank DKI sejak Mei 2019 lalu. Kerugiannya mencapai Rp 32 miliar.

Kendati demikian, tindakan yang dilakukan oleh 12 oknum petugas Satpol PP di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur ini bukanlah terkait dengan pencucian uang atau tindak pidana korupsi.

"Mereka itu tidak ada pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang di ATM Bersama tapi saldo (di Bank DKI) tidak berkurang. Namun kenapa pihak yang sana juga baru hebohnya sekarang. Itu juga jadi pertanyaan saya, sistem mereka seperti apa," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin.

Saksikan video pilihan berikut ini: