Sukses

Mendagri: GBHN Diperlukan Agar Presiden Penuhi Janji Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo menilai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Tjahjo menyebut GBHN juga diperlukan agar presiden memenuhi janji-janji kampanye.

Dia menyatakan, negara yang besar memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, perencanaan jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).

"Dengan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, janji kampanye seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 tahunan atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," jelas Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).

Dia memastikan bahwa GBHN berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam GBHN, akan dijabarkan program prioritas pemerintah.

"Setiap GBHN dijabarkan. Apapun. Sekarang saya aja menyetujui perencanaan anggaran program Pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," katanya.

Tjahjo menuturkan bahwa masalah penghidupan kembali GBHN saat ini masih tahap usulan. Namun, Politisi PDIP itu meyakini pemerintah satu suara menghidupkan kembali GBHN.

"Saya kira semua sepakat, tapi perlu mengubah UUD," ucapnya.

2 dari 3 halaman

Hidupkan Kembali GBHN

Sebelumnya, wacana menghidupkan kembali muncul dengan melakukan amendemen terbatas UUD 1945. GBHN dinilai penting agar arah pembangunan nasional lebih terarah dan penggunaan anggaran negara lebih terukur.

PDI Perjuangan juga mendukung dilakukannya amendemen terbatas UUD 1945. PDI Perjuangan menilai amendemen terbatas itu diperlukan untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Muhaimin: GBHN Dibutuhkan Agar Program Pusat-Daerah Tidak Liar
Artikel Selanjutnya
Pakar Hukum Anggap GBHN Tidak Bertentangan dengan Sistem Presidensial