PDIP Bentuk Lima Komisi di Kongres V, Kebudayaan Dibahas Khusus

Kongres V PDIP Siap Digelar — Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (tengah) memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Kongres V yang dimulai 8 Agustus 2019 besok. Hasil kongres menjadi pijakan keputusan politik ke depan.

"Oleh karenanya, salah satu yang penting dalam kongres ini adalah, Keputusan Kongres yang nanti akan digodok dalam 5 komisi," ucap Ketua Steering Committee Kongres Djarot Saiful Hidayat di Grand Inna Bali Beach, Bali, Rabu (7/8).

Dia menjelaskan, untuk Komisi I adalah komisi tentang ideologi dan Trisakti. Komisi II adalah komisi tentang politik dan legislasi.

"Baik itu legislasi untuk anggaran, pengawasan, maupun kebijakan. Agar semuanya garis ideologi partai," jelas Djarot.

Ketua DPP PDIP ini juga memaparkan, Komisi III tentang kebudayaan, yang secara khusus dibahas kali ini. "Bagaimana rekomendasi kita tentang kebudayaan Indonesia. Strategi kebudayaan kita seperti apa. Gambaran sampai tahun 2030-2050 seperti apa," kata Djarot.

Kemudian, lanjut pria yang pernah duduk sebagai Gubernur DKI ini, Komisi IV tentang Pemilu. Dimana tahun 2020 akan menghadapi Pilkada serentak.

"Karenanya dipersiapkan khusus untuk itu. Makanya ini merupakan puncak konsolidasi organisasi kita. Makanya, PDI Perjuangan akan siap dalam Pilkada 2020. Dengan target meraih kemenangan 60 persen," ungkap Djarot.

Kemudian ada Komisi V, masih kata dia, yang membahas tata kelola partai. Guna mengikuti perkembangan zaman, yang sudah era digitalisasi.

"Karena kita sadar betul 2024 puncak regenerasi menyeluruh. Sehingga ada 70 persen pemilihnya muda. Karena itu partai harus beradaptasi menjadi partai yang modern yang memberikan konten untuk anak muda kita. Tentang arah perjuangan bangsa ini. Kemudian ada dua sub komisi. Komisi rehabilitasi dan sub kedua tentang kepala daerah," pungkasnya.