JK Nilai PDIP Paling Banyak Dapat Jatah Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Dialog Bersama Kaum Milenial Jokowi Di Mata Jusuf Kalla — Wapres Jusuf Kalla menjawab pertanyaan dari kaum muda millenial di komunitas Kamis Kerja, Jakarta, Kamis (21/3). Dialog tersebut untuk mengenal sosok Jokowi dari mata seorang JK yang telah mendampinginya 5 tahun terakhir. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai susunan kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan diisi banyak calon menteri dari partai politik.

Mengenai partai mana yang mendapat jatah menteri, dia menilai tergantung dari hasil pemilihan legislatif 2019. Menurut dia, PDIP berpotensi paling banyak mendapatkan jatah menteri.

"Jadi partai yang paling besar katakanlah PDIP seperti sekarang, maka menterinya paling banyak di kabinet, otomatis," kata JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

JK menilai wajar kabinet gabungan diisi oleh calon menteri dari partai politik dan profesional. Menurut dia, partai politik juga pasti adalah seorang yang profesional. Sehingga kualitasnya tidak kalah dengan menteri dari kalangan profesional.

"Itu juga tidak berarti tidak profesional. Banyak juga menteri dari partai juga profesional," ujar JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketum PKB Muhaimin Iskandar berharap jumlah menterinya dalam kabinet Jokowi tidak dikurangi.

2 dari 2 halaman

Beredar Susunan Kabinet

20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman — Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Sebelumnya, pascapenetapan hasil Pemilihan Preside 2019, mulai beredar susunan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meskipun susunan kabinet itu kemudian dibantah oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Ya namanya isu, kan setiap berganti itu, nggak usah terlalu ditanggapi," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan bahwa penyusunan kabinet adalah hak preogratif Jokowi sebagai Presiden. Menurut dia, hingga kini belum ada pembahasan soal calon menteri.

"Itu haknya presiden. Itu hak preogratif Presiden," ucapnya.

Dalam pesan berantai itu, terdapat empat menteri koordinator, 30 daftar calon menteri, tiga pejabat setingkat menteri, hingga tiga kepala lembaga pemerintahan nonkementerian. Sandiaga Uno dalam broadcast itu disebut sebagai calon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com