Demokrat Minta Koalisi Adil Makmur dan Indonesia Kerja Dibubarkan

Bersama Tokoh Koalisi Indonesia Adil Makmur, Capres Prabowo Sapa Pendukung di Bogor — Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat berorasi di depan pendukungnya di area Stadion Pakansari, Kab Bogor, Jumat (29/3). Kampanye terbuka itu dihadiri sejumlah tokoh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachlan Nashidik menyarankan Prabowo Subianto segera membubarkan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Alasannya, gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah kewajiban partai koalisi.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," kata Rachlan dalam akun Twitter resminya, Minggu (9/6/2019).

Menurut Rachlan sebagai pimpinan, Prabowo harus membubarkan koalisi dengan cara yang baik. Tentunya dengan cara yang sama baiknya saat awal permintaan koalisi dimulai.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," ungkapnya.

Rachlan juga meminta Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf segera membubarkan diri. Sebab, dia menilai memelihara koalisi sama saja seperti mempertahankan permusuhan di masyarakat.

2 dari 2 halaman

Minta KIK Bubar

Para Sekjen koalisi Parpol pendukung Prabowo-Sandiaga Uno mendatangi Kantor KPU. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ucapnya.

Dia juga yakin, siapapun yang jadi presiden terpilih setelah putusan MK tidak akan lupa siapa partai yang setia. Meskipun dalam posisi koalisi sudah dibubarkan.

"Siapapun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem Presidensial," tandasnya.

Reporter: Sania Mashabi