Sukses

BERITA TERKINI:JELANG PENGUMUMAN KABINET JOKOWI JILID 2

Bamsoet Sarankan Prabowo Gugat Hasil Pilpres ke MK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyoroti sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pemilu 2019.

"Ya sebenarnya semua pihak, setiap warga negara berhak menyampaikan berbagai hal termasuk berbagai dugaan adanya kecurangan dalam pemilu baik legislatif maupun pilpres kemarin," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Namun, Bamsoet menyarankan kepada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk menempuh jalur hukum yang sudah disediakan Undang-undang, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sehingga bisa diproses dan itulah sistem hukum yang berjala termasuk di negara kita. Kalau itu disampaikan kepada publik, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang faktual, karena bukti faktual sangat diperlukan di pengadilan, kalau kita di pengadilan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Bamsoet menjelaskan, ketidakpercayaan terhadap hasil pilpres bisa berdampak pada hasil pileg. Sebab, kata dia, jika memang ada kecurangan dalam pilpres maka MK juga akan menyoroti hasil pileg.

"Karena itu suatu paket, atau kesatuan pileg dan pilpres yang diadakan langsung dalam satu hari. Jadi marilah kita lebih berdewasa dalam berpolitik, kalau kita memiliki bukti-bukti yang sah adanya kecurangan, ada saluran yang disiapkan oleh negara yaitu MK," ucap Bamsoet.

 

2 dari 2 halaman

Ditolak Prabowo

Sebelumnya, calon pesiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai Pilpres 2019 diwarnai kecurangan. Prabowo tak akan menerima hasil suara yang dimanipulasi.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kamu tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.

Mantan Danjen Kopassus itu masih berharap kepada KPU memperjuangkan kebenaran.

"Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia atau meneruskan kebohongan ketidakadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Loading
Artikel Selanjutnya
Mereka ke Istana Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi
Artikel Selanjutnya
Gagal Jadi Capres 2 Kali, Prabowo Subianto Melenggang Jadi Menteri Jokowi