Pemkab Lampung Evaluasi Penanganan Tsunami Selat Sunda

Pandangan Udara Kerusakan Terparah Akibat Tsunami Selat Sunda — Pemandangan dari udara kawasan pemukiman nelayan di Kampung Sumur Pesisir, Pandeglang, Banten, Selasa (24/12). Situasi Kampung Sumur gelap gulita karena listrik mati saat tsunami menerjang. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Pascatsunami Selat Sunda yang melanda wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu 22 Desember 2018 malam, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memimpin rapat evaluasi tim penanganan bencana tsunami selat sunda, di Posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang berada di halamam rumah dinas bupati, di Kalianda, Selasa 25 Desember 2018 malam.

Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Lampung Selatan (Lamsel) Fredy Sukirman beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), TNI/Polri, Basarnas serta tim relawan lainnya itu, sebagai evaluasi pada hari ketiga penanganan bencana tsunami Selat Sunda.

Nanang Ermanto mengatakan, dalam penanganan tanggap darurat bencana dibutuhkan struktur tim, kewenangan sebagai komando dalam pelaksanaan, sehingga dalam penanganan bencana dapat diselesaikan dengan cepat.

"Jadi kita bentuk tim ini, kita satu kesatuan dulu. TNI, Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah, ini komandonya satu dipimpin pak Sekda," ujar Nanang seperti dikutip dari Antara.

Pemkab Lampung Selatan juga telah menetapkan masa tanggap darurat tsunami selat sunda di wilayah ini selama tujuh hari, yaitu 23 Desember hingga 29 Desember 2018.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tampak dari udara wilayah di Lampung Selatan yang terdampak tsunami.

2 dari 2 halaman

Membangun Kembali Rumah

Sebelumnya, Pemerintah Pusat menegaskan akan membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat tersapu gelombang tsunami beberapa hari lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat mengunjungi posko pengungsian yang berada di Desa Cugung, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Selasa (25/12), menyebutkan, untuk rumah warga yang mengalami rusak ringan, pemerintah akan memberikan bantuan perbaikan sebesar Rp 15 juta.

Menurut Puan, pemerintah akan membangun kembali untuk rumah yang hancur rata dengan tanah.

Namun, menurutnya, posisi pembangunan kembali rumah itu akan dilakukan di lokasi yang jauh dari bibir pantai.

"Kemungkinan yang di tepi pantai kita pindahkan pembangunannya, yang aman dan jauh dari lokasi bencana," ujar Puan.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pembangunan ulang terhadap gedung sekolah yang ikut hancur.

"Jika rusak berat nanti kita bangun kembali. Kalau ringan diperbaiki. Pakaian seragam berikut peralatannya, juga disiapkan," kata Puan.