Kemendagri: Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Masyarakat Juga Bertanggungjawab

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencokok kepala daerah, Bupati Cirebon, atas dugaan tindak pidana korupsi. Penangkapan Bupati Cirebon tak berselang lama setelah penangkapan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Rentetan kepala daerah terciduk komisi anti rasuah menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Kendati demikian, Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang mengatakan tidak hanya pemerintah ataupun partai politik yang memiliki tanggung jawab atas penangkapan kepala daerah, melainkan juga masyarakat.

Sebagai masyarakat yang memiliki hak memilih, sejatinya harus mengkritisi latar belakang calon yang akan dipilih guna menekan adanya praktik koruptif saat menjabat jabatan publik.

"Yang bertanggung jawab pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus aware siapa calon yang akan dipilih," ujar Akmal pada diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Saksikan video pilihan di bawah ini: