Mendagri Jadi Saksi Perdamaian Adat Masyarakat Maybrat

Liputan6.com, Jakarta Dengan menggunakan helikopter dari Kota Sorong, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendarat di Kumurkek. Tjahjo akan menyaksikan prosesi perdamaian adat masyarakat Maybrat sekaligus mencanangkan Kumurkek sebagai ibukota kabupaten Maybrat.

Sekitar pukul 9.23 waktu setempat helikopter TNI yang ditumpangi Mendagri mendarat. Ikut bersama satu rombongan, Gubernur Papua, Dominggus Mandacan, Panglima Kodam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, dan pejabat lainnya. Begitu mendarat, Mendagri disambut Bupati dan Wakil Maybrat dan Sekda Maybrat.

Sejak pukul 8.27 waktu setempat ribuan warga sudah berkumpul. Setelah turun dari helikopter, Menteri Tjahjo langsung dipakaikan mahkota adat khas Maybrat sebagai tanda tamu kehormatan. Usai penyambutan, Mendagri dipersilahkan untuk menanam pohon perdamaian tak jauh dari lokasi pendaratan helikopter. Setelah menanam pohon perdamaian diiringi Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, Mendagri menuju ke pendopo kabupaten.

Di dekat pendopo kembali Mendagri menjalani prosesi penyematan kain adat yang dilakukan para tetua adat di Maybrat. Selesai itu, Sekda Maybrat memberi penjelasan singkat mengenai denah lokasi pembangunan pusat pemerintahan di Kumurkek. Menurut Sekda, pembangunan pusat pemerintahan di Kumurkek akan menelan biaya 221 miliar.

Seperti diketahui, masalah ibukota kabupaten jadi polemik berkepanjangan. Sepuluh tahun lamanya, terjadi tarik menarik antara yang menginginkan Kumurkek dan Ayamaru sebagai ibukota.

Sempat diputuskan Ayamaru sebagai ibukota, tapi tak juga disepakati antara dua kubu yang bersilang pendapat. Akhirnya, Mendagri Tjahjo Kumolo berinsiatif memanggil beberapa tokoh masyarakat Maybrat untuk kemudian dibentuk tim rekonsiliasi. Tim ini yang menjadi jembatan penghubung para pihak yang bersengketa. Setelah digelar pertemuan demi pertemuan, yang bersilang pendapat menyepakati Kumurkek menjadi ibukota kabupaten.

Selesai mendengarkan penjelasan mengenai denah dan proyeksi pembangunan ibukota kabupaten, Mendagri menyempatkan diri melihat pelayanan KTP elektronik.Pukul  9.45 waktu setempat acara perdamaian adat masyarakat Maybrat dimulai, di awali sambutan Bupati Maybrat, Bernard Sagrim. Dalam kata sambutannya, Bupati Maybrat mengucapkan terima kasih disela kesibukannya Mendagri masih bersedia datang ke Kumurkek. Menurutnya, sejak dimekarkan masalah ibukota tak pernah terselesaikan. Ia bersyukur, di era Tjahjo jadi Mendagri ada inisiatif untuk menyelesaikan perbedaan terkait penentuan ibukota

"Kita bersyukur Bapak Mendagri telah melakukan langkah kebijakan memfasilitas tim rekonsiliasi. Sehingga kisruh ibukota bisa diakhiri dengan proses perdamaian adat dan akta damai.  Ini Momen monumental. Saya ajak kita semua akhiri perbedaan. Masa lalu kita tinggalkan. Mari tatap masa depan. Membangun Maybrat secara bermartabat," tuturnya.

Gubernur Papua Barat juga menyatakan hal serupa, berterima kasih atas usaha Mendagri menjembatani perbedaan hingga lahirnya perdamaian. Ia pun mengajak semua elemen bersatu membangun Maybrat. Ketua Rekonsiliasi dalam kata sambutannya juga berterima kasih atas inisiatif Mendagri dibentuk tim rekonsiliasi. Tim setelah dibentuk, langsung bekerja menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Kami rekam suara hati masyarakat. Kami dengar, kami presentasikan pada Pak Menter suara hati masyarakat. Dan Mendagri dengar langsung. Akhirnya  pada 15 September para pihak duduk bersama. Kami ingin damai. Duduk bersama. Di sebuah tempat netral di Kota Sorong. Hari ini kita selesaikan. Kami undang Pak Menteri menyaksikan ini," katanya.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan prosesi denda adat. Mendagri didaulat jadi saksi. Prosesi denda adat sendiri secara simbolis ditandai dengan penyerahan kain pusaka tiga jenis kepada pihak korban dari suku Aitinyo. Kain pertama adalah kain wasape yang secara simbolis jadi pengganti bagi korban. Dan kain kedua, serta kain ketiga. Juga ikut diberikan sejumlah uang kepada keluarga korban.

Seperti diketahui, saat Pilkada di Maybrat sempat terjadi rusuh yang melibatkan tiga suku besar di Maybrat yakni Suku Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Dalam rusuh itu, korban jiwa jatuh dari suku Aitinyo. Prosesi denda adat, adalah prosesi perdamaian antar dua pihak yang berkonflik. Acara perdamaian adat di akhiri dengan prosesi potong babi yang jadi simbol puncak perdamaian adat.

Selanjutnya, Mendagri menyaksikan pembacaan akta perdamaian. Acara dilanjutkan dengan penobatan Menteri Tjahjo sebagai bobot atau tetua adat masyarakat Maybrat. Selesai penobatan, Mendagri menyerahkan piagam penghargaan perdamaian kepada sejumlah pihak.

(*)