Bahas BPJS dengan Jokowi, IDI Sebut Program KIS Terancam Gagal

Ketua Umum IDI Ilham Oetama. (Merdeka.com/Titin Supriatin)

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis menyampaikan kekhwatirannya soal defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kalau kita melihat misalnya dengan pola operasional sekarang ini, dengan defisit yang besar, kami mengkhawatirkan Kartu Indonesia Sehat atau JKN akan mengalami suatu kegagalan," kata Ilham Oetama saat memberikan keterangan pers di kantor Presiden, Senin (24/8/2018).

Menurut dia, terjadinya defisit keuangan BPJS lantaran sistem yang dijalankan selama ini tidak transparan. Sehingga bisa memberi celah kepada oknum dokter atau rumah sakit untuk melakukan tindakan nakal.

Karena itu, IDI menyarankan Jokowi untuk melakukan pembenahan terhadap lembaga pelayanan kesehatan itu.

"Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," kata Ilham Oetama.

Selain soal defisit keuangan BPJS, IDI juga menawarkan konsep pendidikan kedokteran yang relevan dengan perubahan zaman kepada Jokowi. Konsep baru ini termuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang didorong IDI ke DPR sejak tahun 2016.

"Kita harus sadar bahwa dunia pendidikan kedokteran sudah berubah, terutama masuk ke revolusi industri 4.0. Beberapa negara sudah mengubah pola pendidikan yang dapat menjawab akselerasi dalam diagnostik, terapi," jelas Ilham Oetama.

IDI juga mengundang Jokowi untuk hadir dalam muktamar ke-30 IDI. Muktamar yang memasuki tiga dekade ini akan berlangsung di Samarinda pada 23-28 Oktober 2018.

"Tentunya kami mengundang Beliau dan menyatakan kesediaannya datang di muktamar karena kita harapkan ada keynote speaker, atau sebagai arahan apa yang akan kita lakukan menurut guidance dari mereka, terutama tentang masalah yang terkait kedokteran," kata Ilham Oetama.

Saksikan video menarik berikut ini:

BPJS Kesehatan menunggak hutang sebesar Rp 24 miliar kepada RSUD Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah.

2 dari 2 halaman

Usulan Atasi Masalah BPJS

Verifikasi digital klaim BPJS Kesehatan sudah diterapkan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta sejak 14 Maret 2018. (Liputan6.com/Fitri Haryanti Harsono)

Selain itu, IDI mengusulkan solusi atas masalah tersebut. Ilham berharap solusi ini dapat dilakukan untuk menjadikan pelayanan kesehatan itu menjadi lebih baik.

"‎Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," kata Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (‎IDI) Ilham Oetama Marsis.

Solusi yang diberikan IDI adalah dengan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemanfaatan cukai tembakau untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

‎"Itu ide awal kami yang sampaikan," ucap Ilham.

Kemudian yang kedua, kata Ilham, adalah dengan menyesuaikan iuran bagi peserta JKN non-penerima bantuan iuran (PBI).

‎"Dengan premi yang sama dengan masyarakat biasa, ini mengakibatkan missmatch dalam pembayaran. Apalagi kalau seandainya yang dicakup lebih banyak adalah PBI sekarang ini, dan collecting premi pada non-PBI enggak berjalan baik, maka defisit semakin banyak," kata dia.

Reporter: Titin Supriatin

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
BPJS
Perusahaan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
Lihat Selengkapnya
BPJS