Sukses

Utusan Presiden Tidak Memahami Situasi Papua

Mantan Pjs Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era kepemimpinan Gus Dur, Bondan Gunawan, mengatakan bahwa masalah yang terjadi di wilayah Papua saat ini karena utusan presiden dinilai gagal lantaran tidak memahami kondisi asli di Papua itu sendiri.

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Pjs Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di era kepemimpinan Gus Dur, Bondan Gunawan, mengatakan bahwa masalah yang terjadi di wilayah Papua saat ini karena utusan presiden untuk melakukan komunikasi khusus dengan masyarakat papua dinilai gagal lantaran tidak memahami kondisi asli di Papua itu sendiri.

"Sekarang itu bukanya tak ada kurang perhatian dari pemerintah tapi masalahnya itu begitu banyak sehingga orang yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini kurang sigap, maka jadi begini," ucap Bondan saat ditemui usai mengisi diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (29/10).

Lebih lanjut Bondan menjelaskan, bahwa pemerintahan SBY-Boediono sebetulnya telah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat papua seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur pada waktu lalu dengan menaikan anggaran pada tahun 2012 untuk dana otsus atau otonomi khusus Papua yang naik dibanding tahun sebelumnya. "Kalau masalah perhatian sama seperti Gus Dur, anggaranya sama-sama ditingkatkan, tapi karena orang yang diberikan kepercayaan untuk berdialog di Papua ini tak mengerti masalah sebenarnya sehingga cara menanganinya seperti yang dia ketahui saja, tak ada yang seperti dilapanngan," jelasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, DPR dan pemerintah, telah menyetujui, mengalokasikan dana otsus untuk Provinsi Papua sebesar Rp 3,83 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 1,64 triliun, seperti tertuang dalam UU APBN tahun 2012 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (28/10) kemarin.

Sementara total dana otsus yang disalurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2002 sampai 2010, jelasnya,  tercatat mencapai Rp28,84 triliun. Oleh karena itu, Bondan Kembali menegaskan bahwa seharusnya Presiden memilih tim khusus untuk melakukan komunikasi khusus terhadap masyarakat papua yang betul-betul memahami kondisi nyata saat ini di Papua. Agar, kebijakan penambahan anggaran untuk pembangunan di Papua tersebut bisa benar-benar tercipta untuk kesejahteraan dengan ditambah pola komunikasi yang baik. (ARI)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.