Peringati Hari Kependudukan, BKKBN Gelar Seminar Keluarga Berencana Sebagai Hak Asasi Manusia

Liputan6.com, Jakarta Setiap tanggal 11 Juli diperingati sebagai Hari Kependudukan Dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan perhatian betapa pentingnya masalah-masalah kependudukan dalam kerangka pembangunan nasional dan perlunya mencari solusi untuk pemecahan masalah-masalah kependudukan tersebut.

Dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Dunia Tahun 2018, BKKBN bekerjasama dengan UNFPA (United Nastion Population Fund menggelar seminar Kependudukan dengan tema "Keluarga Berencana sebagai Hak Asasi Manusia" pada 25 Juli 2018.

Keluarga Berencana (KB) sebagai Hak Asasi Manusia memiliki makna bahwa orang tua mempunyai hak dasar untuk menentukan dengan bebas dan bertanggungjawab tentang jumlah anak dan jarak antara antara anak yang satu dengan yang lain. Bebas dan bertanggungjawab dalam hal ini artinya orang tua menilai apakah dirinya mampu dan kalau pun mampu apakah mereka tidak mengganggu hak orang lain (Ibu dan Anak sendiri).

Pemberian akses secara sukarela (tanpa paksaan) akan KB memungkinkan para ibu dapat menjarangkan kelahiran, yang berdampak pada peningkatan kesehatan ibu dan juga anak. Keluarga Berencana juga sangat berperan untuk mengurangi kemiskinan, karena kemiskinan akan bertambah ketika keluarga tidak memiliki pilihan tentang jumlah anaknya.

Ketika ibu-ibu ber-KB, maka mereka memiliki resiko kelahiran yang lebih kecil, kehamilan yang lebih sehat, dan melahirkan lebih aman, mengurangi resiko kematian ibu, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bayi-bayi mereka biasanya dilahirkan dengan sehat dan aman dan anak-anak mereka juga sehat sejak kehidupan awal. 

Peningkatan kesehatan ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga: meningkatkan investasi pendidikan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan akhirnya meningkatkan pendapatan, tabungan, investasi dan akumulasi aset.

Keluarga berencana terutama penggunaan kondom juga dapat pula mengurangi peningkatan penularan HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya. Jadi pemenuhan hak keluarga berencana dapat meningkatkan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk lebih sehat, hak untuk hidup dengan bermartabat.

Di Indonesia, program Keluarga Berencana (KB) dianggap sudah cukup berhasil. Dengan memenuhi hak kepada para orang tua untuk ber KB, rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang ibu dalam masa reproduksi mereka, atau dikenal dengan angka fertilitas total – total fertility rate (TFR) telah turun dari 5.6 anak pada awal 1970s, menjadi 2.4 anak pada tahun 2017.

Strategi KB untuk daerah kumuh, terpencil, daerah kepulauan yang sangat sulit dijangkau dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak asasi para keluarga untuk memperoleh pelayanan dan informasi KB yang mereka inginkan.

BKKBN, selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran, dalam meningkatkan aksesibiltas dan kualitas pelayanan KB. Mulai dari Penguatan dan pemaduan kebijakan dalam kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah hingga penguatan kemandirian ber-KB.

Untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB, BKKBN memiliki program Kampung KB. Dalam program ini BKKBN mengoptimalisasi peran Babinsa/Babinkamtibmas dalam Penggerakan calon akseptor bersama TNI dan Polri; KIE KB dan KR di daerah transmigrasi, dan desa tertinggal, bekerjasama dengan kementerian terkait yaitu Kemendes; Memfasilitasi peningkatan Penggunaan alat kontrasepsi MKJP melalui penyuluh perikanan hingga Promosi KB pria sebagai motivator KB Pria.

Seminar BKKBN dalam rangka peringatan Hari Kependudukan akan diikuti oleh kuranglebih 400 peserta dari pusat (termasuk pembuat kebijakan, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain), perwakilan BKKBN provinsi di seluruh Indonesia; Selama seminar berlangsung akan diselenggarakan beragam kegiatan di antaranya pameran kependudukan dan bazar.

(*)