IPW Terima Banyak Laporan Polri Tidak Netral di Pilkada 2018

20161103-Ribuan Pasukan TNI dan Polri Ikuti Apel di Silang Monas-Jakarta — Anggota Unit K-9 dengan anjing pelacak mengikuti apel kesiapsiagaan pengamanan tahap kampanye Pilkada Serentak 2017 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/11). Apel bersama itu diikuti ribuan personil gabungan TNI-Polri. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri yang dicopot lantaran mengkampanyekan kandidat tertentu.

"Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepertinya perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu (24/6/2018).

IPW mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara melakukan aksi demo ke Kantor DPRD dan Polres setempat. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian pada Pilkada 2018 di daerahnya.

Apalagi, kata Neta, terdapat oknum anggota DPR yang ikut-ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tersebut. Akibatnya, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya.

"Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum-oknum kepolisian pada paslon tertentu," katanya.

Tidak hanya, IPW juga menerima laporan adanya dugaan ketidaknetralan Polri di Kepulauan Riau (Kepri). Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dikabarkan bertemu Ketua DPW PDIP Kepri dan tim sukses paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang.

Berbagai spekulasi pun bermunculan terkait pertemuan pejabat Polri dan politisi jelang pemungutan suara Pilkada 2018 ini. "Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," ucap Neta.

Neta menyebut, isu ketidaknetralan polisi pada Pilkada 2018 telah membuat panas situasi politik di sejumlah daerah. Isu ini membuat jajaran TNI dan Polri yang setia menjaga netralitas institusinya khawatir.

Memang bukan kali ini saja ketidaknetralan aparat di pilkada menjadi polemik. Neta mengulas, pada Pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat menjadi sorotan. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di beberapa kantor Polsek dan Polres.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Video apel siaga jelang Pilkada

2 dari 2 halaman

Berharap Tak Ingin Terulang

[Bintang] Jangan Cuma Mikirin Hari Libur, Ini Alasan Mengapa Kamu Harus Ikut Pilkada 27 Juni — Setelah libur Lebaran agak-agaknya aroma liburan sudah mulai tercium. Katanya Pilkada 27 Juni jadi hari libur lho. (Ilustrasi: Liputan6.com/Immanuel Antonius)

IPW berharap kasus tersebut tidak terulang lagi. Apalagi Polri sudah membentuk Satgas Nusantara yang bertugas khusus menjaga Pilkada 2018 agar berjalan aman, damai, dan lancar.

"Namun masih saja banyak oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di Pilkada 2018," ujarnya.

Karena itu, IPW meminta Kapolri Tito kembali menekankan netralitas Polri kepada jajarannya dan menindak tegas oknum yang melanggar. Neta juga mendesak agar Satgas Nusantara melakukan aksi nyatanya di daerah-daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menyatakan, Polri bersikap netral pada pelaksanaan Pilkada 2018. Polri bakal memroses anggotanya yang terbukti tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kapolri tidak segan untuk menindak anggota yang tidak netral," ucap Iqbal melalui keterangan tertulis.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di liputan6.com.