KPU dan PT Pos Indonesia Teken MoU Terkait Pengiriman Dokumen Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) terkait Pemilu 2019.

MoU antara KPU dan PT Pos Indonesia (Persero) terkait pengiriman dokumen Pemilu 2019. Direktur Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Barkah Hadimoeljono yang hadir untuk menandatangani MoU tersebut mengatakan, pihaknya siap untuk mengamankan dokumen KPU sebagai salah satu bentuk kewajiban menjalankan tugas negara.

"Kita ditunjuk sebagai penanganan dokumen negara. Kami siap untuk bisa mengamankan dokumen KPU," ucap Barkah, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Menurut Barkah, dengan luasnya jaringan PT Pos Indonesia baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka siap untuk mengamankan dan mendistribusikan kebutuhan logistik KPU tersebut.

Institusinya pun, lanjut dia, akan mempersiapkan segala yang dibutuhkan guna melancarkan pendistribusian. Seperti halnya telah berkoordinasi dengan KPU daerah.

"Kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk distribusi, di daerah juga," kata Barkah.

Barkah berterima kasih atas kepercayaan KPU kepada lembaganya. Dia berharap, lewat MoU ini dapat menghasilkan kerja sama bagi Indonesia. Mengingat, kegiatan yang dilakukan menyangkut calon pemimpin masa depan negara.

Sementara itu, digandengnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) terkait partisipasi perempuan dalam Pemilu 2019.

Menteri KPPA Yohana Yambise yang hadir untuk penandatanganan mengatakan, MoU ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu.

"Penandatanganan kesepakatan bersama yang kedua, ini sangat penting dan strategis sekali khususnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu. Guna meningkatkan akuntabilitas juga," ucap Yohana.

Yohana berharap, lewat nota kesepahaman ini perempuan dapat menduduki posisi yang strategis dan dapat mencapai kuota minimal yakni 30 persen atau bahkan 50 persen.

"Supaya nanti perempuan di angkat, bisa dihargai. Karena ini kan bagian dari proses pemilih pemimpin negara dan juga bisa ikut mengambil keputusan juga," ucap Yohana.