Menteri Idrus Ajak Ibu-Ibu Lawan Hoaks yang Jatuhkan Reputasi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengimbau masyarakat, khususnya ibu-ibu, berada paling depan menolak hoaks atau berita bohong yang bertujuan menjatuhkan reputasi pemerintah di mata publik.

Kepada para ibu yang hadir dalam Dialog Nasional di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (25 April 2018), Idrus meminta mereka berpikir positif dan berpikiran maju.

"Jangan percaya berita bohong ibu-ibu. Jangan pula ikut menyebarkan. Rasakan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jalan desa sudah diaspal, anak-anak sekolah dapat Kartu Indonesia Pintar, keluarga dapat Kartu Indonesia Sehat. Juga ada PKH untuk ibu kelola. Semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat," tutur Idrus dalam keterangan tertulisnya.

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan 2.025 peserta, Idrus mengingatkan masyarakat untuk bersikap khusnudzon atau berbaik sangka.

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah harus disyukuri. Firman Allah SWT apabila bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan, jika mengingkari siksa Allah sangat pedih," ujar Idrus. Idrus menyebutkan, pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kementerian Sosial, ujar dia, terus berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memastikan program Nawacita terlaksana.

"Kami ini pembantu Presiden, sehingga kami harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan terlepas dari kemiskinan," kata dia.

Idrus mengatakan, perbaikan infrastruktur dan batuan sosial seperti PKH, menjadi bekal mengantarkan generasi muda menapak masa depan. Mereka adalah generasi yang akan mencerminkan Indonesia kelak.

"Pak Presiden sangat memperhatikan pendidikan karena ini merupakan investasi sumber daya manusia, karena kita sadar betul masa depan bangsa ini ditentukan generasi hari ini. Kualitas, mentalitas, ini wajah Indonesia ke depan," papar Idrus.

Ia kemudian menyontohkan pemerintah membangun jalan antardesa, membangun akses jalan antarkabupaten yang pada akhirnya membuka kesempatan anak-anak sekolah dan mendapat layanan kesehatan.

"Ini kan luar biasa, bagaimana antara satu program dengan program lain dari lintas kementerian saling terhubung. Inilah yang diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia," paparnya.

Pemerintah, katanya, juga terus berupaya agar masyarakat sejahtera. Salah satunya, Presiden Jokowi terus menambah jumlah penerima PKH yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan sekolah anak.

Idrus memaparkan, sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden, jumlah kepesertaan PKH terus meningkat. Dari total 2,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2014, meningkat menjadi 3,5 juta KPM pada 2015, dan pada 2016 naik menjadi 5,9 juta KPM.

2 dari 2 halaman

Menambah Jumlah Penerima PKH

Menteri Sosial Idrus Marham bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Biro Humas Kemensos)

Untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, lanjutnya, Presiden Jokowi kembali mengintruksikan penerima PKH pada 2017 ditambah menjadi 6,2 juta KPM, hingga pada tahun ini terus naik menjadi 10 juta KPM.

"Dengan semakin besarnya peserta PKH, semakin luas jangkauan pemerintah. Sehingga diharapkan terjadi percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia," tambahnya.

Dikatakan Mensos, PKH juga berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan. Pada capaian September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,391.

Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,003 poin.

Data BPS per September 2016 lalu, terdapat 27,76 juta penduduk miskin. Sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin turun jadi 26,58 juta atau berkurang 1,19 juta jiwa dalam setahun.

"Penurunan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri,” jelas Idrus.

Kini, lanjutnya, Presiden telah mengkaji bahwa PKH yang diberikan Rp 1.890.000 per keluarga per tahun akan ditambah jumlah penerimanya dan nilai bansosnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beredar draft surat kepengurusan DPP Golkar di bawah Airlangga Hartarto bertuliskan Idrus Marham diproyeksikan menjadi menteri sosial.