Sukses

Hanafi Rais: Respons Kritikan Amien Rais Terkesan Politis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan, respons terhadap kritikan Amien Rais terkait program sertifikat tanah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi terkesan politis. 

"Soal metodologi dan koleksi data. Bahkan kemudian menjadi sangat politis dan mengaburkan substansi kritik sesungguhnya mengenai pesan atau semangat untuk menegakkan reforma agraria di pemerintahan Jokowi sekarang ini," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Menurut Hanafi, seharusnya pemerintah menyiapkan jawaban atas permasalahan lahan tanah yang dikritik Amien Rais. Bukannya menarik masalah kritikan menjadi penuh nuansa politis dan terlalu berkaitan dengan teknis.

"Kita harus kembali pada semangat bahwa kritik pada pemerintahan Jokowi terkait ketimpangan penguasaan lahan, ini memang harus dijawab sungguh-sungguh. Jangan cuma ditarik pada urusan politis atau dipolitisasi atau bahkan menjadi urusan teknis," kata dia.

Dia juga menegaskan, banyak pihak yang memiliki data yang menunjukkan data ketimpangan lahan di Indonesia sangat besar. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Soal ketimpangan lahan ini memang banyak data menyatakan hal sama. Lembaga kita sendiri, pemerintah sendiri apakah itu BPN-BPS juga selalu punya sensus yang juga memublikasi bahwa ada keberatan mengenai ketimpangan lahan itu," ujarnya.

"Lembaga yang lain di luar pemerintahan hingga internasional pun juga sama. Jadi sebaiknya ini menjadi catatan pengingat bahwa asal Nawacita ini dijalankan dengan baik, secara sungguh secara asli maka tentu akan mencapai tujuan yang sebenarnya," ucap putra Amien Rais ini.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Kritikan Amien Rais

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien saat jadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu, 18 Maret 2018.

Kritik itu ditanggapi Kemenko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Pro-kontra pun bergulir.

 

Reporter: Sania Mashabi