Pemerintah Diminta Siapkan Pulau untuk Tampung Pengungsi Rohingya

Warga Rohingya — Wanita Rohingya duduk di tempat penampungan darurat di Ghumdhum, Cox's Bazar, Bangladesh, (27/8). Bentrokan tersebut mengakibatkan 92 orang tewas, termasuk 12 tentara. (AP Photo / Mushfiqul Alam)

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) prihatin dan mengutuk keras terjadinya krisis kemanusiaan dan peristiwa genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Perlu aksi nyata untuk mengatasi duka nestapa etnis Rohingnya tersebut.

"Perlu tindakan keras terhadap rezim dan pihak yang terlibat tindakan biadab dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut," kata Ketua Umum IABI, Bimo Sasongko, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Dia menambahkan, siapapun warga bangsa yang mengaku Pancasilais sejati hendaknya tergerak dan berbuat secara konkret. Bukan berpangku tangan dan hanya menjadi penonton.

"Sebagai negara Pancasila dan atas dasar kemanusiaan, pemerintah Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah konkret untuk memberikan solusi nyata dan penyelesaian mendasar terhadap masalah yang dihadapi etnis Rohingya," ujar dia.

Selain itu, terkait tragedi kemanusiaan ini, IABIE mengutus keras genosida terhadap etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar. Pihaknya meminta pemerintah Indonesia dan dunia internasional untuk memberikan sanksi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar karena membiarkan kejahatan HAM berat terus terjadi.

"Mendesak pemerintah RI membekukan hubungan diplomatik sementara hingga situasi perdamaian dan kondusif terwujud di Rohingnya. Presiden Jokowi diminta segera mengambil langkah-langkah strategis dan menjadi inisiator di Asia Tenggara dan PBB untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar," jelas dia.

Saksikan tayang video menarik berikut ini:

2 dari 2 halaman

Pemerintah Lebih Proaktif

Pemerintah RI juga hendaknya lebih proaktif membantu para pengungsi dan menyediakan sebuah pulau atau kawasan khusus untuk menampung para pengungsi Rohingya yang kini masih terombang ambing penuh ketidakpastian.

"Berseru kepada seluruh warga bangsa dan dunia agar Pemerintahan dan Penduduk Myanmar segera menghentikan praktik Persekusi terhadap etnis Rohingnya," kata dia.

IABIE meminta kepada komite hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang pernah disematkan kepada salah satu pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi karena membiarkan tragedi kemanusiaan Rohingya terus terjadi.

"Menginstruksikan kepada seluruh anggota IABIE dan pihak terkait untuk melakukan aksi kepedulian dan penggalangan dana untuk rohingya dalam waktu secepat mungkin," ujar Bimo.