Sukses

Ahok: Makan Ayam Saja Ada Tulangnya

Ahok menegaskan, Pemprov DKI tidak akan memberikan uang kerohiman kepada warga Kampung Pulo. Sebab, warga kini menduduki tanah negara.

Liputan6.com, Jakarta - Tekad warga Kampung Pulo untuk mempertahankan rumah mereka belum surut. Warga tidak mau pindah bila tidak diberi uang kerohiman oleh Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, Pemprov DKI tidak akan memberikan uang kerohiman kepada warga Kampung Pulo. Sebab, warga kini menduduki tanah negara.

"Makanya itu mah kamu maunya enak aja, aku juga maunya gitu," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Kondisi pendudukan tanah negara membuat Ahok tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, kompensasi rumah susun yang diberikan kepada warga dinilai paling cocok untuk warga.

"Sudah dudukin tanah negara, terus dibayarin duit dapat rumah. Ya enggak bisa. Hidup ini enggak ada yang enak-enak lah, makan ayam aja ada tulangnya," tegas Ahok.

Ahok menjelaskan, tawaran yang diberikan kepada warga Kampung Pulo merupakan yang terbaik. Pemprov DKI Jakarta memberikan rumah susun tanpa biaya sewa. Warga cukup membayar uang pemeliharaan Rp 150 ribu per bulan.

"Kalau kamu enggak punya niat jual, misalnya kamu enggak ada rumah, ada orang nawarin, mau enggak rumah enggak usah bayar, sampai kapan? Sampai anak-anak kamu beli rumah yang gede-gede lah. Kalau anak saya enggak baik, ya terus. Perbaikannya gimana? Saya yang perbaiki. DKI subsidi 80% lho," ujar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, uang Rp 150 ribu yang dibayar warga bukanlah sewa. Uang itu sebagai pelengkap subsidi untuk perbaikan seluruh fasilitas yang ada di rumah susun.

"Makanya DKI tidak pernah menyewakan. Nah, kalau menurut saya Anda tidak punya rumah, tinggalin tanah negara, saya kasih rusun tapi tidak kasih sertifikat, tapi anak cucu saya gimana? Silakan tinggalin sampai kamu bosen tinggal di situ," tegas Ahok.

Pemprov DKI Tak Akan Mundur

Ahok memastikan tidak akan mundur merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka harus direlokasi karena terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung.

Ahok mengatakan, segala upaya dilakukan untuk memperjuangkan nasib warga Kampung Pulo agar tetap punya tempat tinggal. Tapi, warga tidak bisa mendapat uang kerohiman, karena mereka tinggal di atas tanah negara.

"Kita sudah susah upaya kalau mereka paksa kita ganti uang di atas lahan negara. Bukannya kita enggak mau bantu, tapi kalau kita masuk penjara bukan bantu namanya. Yang penting kita bisa bantu rumah susun yang seumur hidup kamu bisa pakai," kata Ahok.

Relokasi warga Kampung Pulo terus tertunda. Padahal, rusun Jatinegara Barat disediakan Pemprov DKI sebagai lokasi pengganti rumah warga. Surat peringatan juga sudah dikeluarkan 3 kali. Tapi, sampai saat ini eksekusi belum juga dilakukan.

Relokasi warga Kampung Pulo ini dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung, guna menanggulangi banjir yang kerap mengancam Ibukota Jakarta. (Rmn/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini