Ahok: Sterilisasi Busway Menunggu Seluruh Bus Baru Datang

Liputan6.com, Jakarta - Masih banyak kendaraan pribadi yang bandel masuk ke jalur Transjakarta. Pemprov DKI Jakarta berencana memasang alat Radio Frequency Indentification ‎(RFID) pada Transjakarta. Alat ini akan terhubung dengan pintu palang otomatis di ujung busway.

Direktur Utama PT Transjakarta Antonius NS Kosasih mengatakan, palang pintu otomatis itu akan dipasang di seluruh koridor Transjakarta.

Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan rencana tersebut baru bisa terlaksana ketika seluruh bus baru sudah datang.

"Tanggal 22 Juni nanti, baru akan datang 20 unit. Tapi ini menunggu bus bisa datang semua," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Ahok menegaskan, alat RFID bukan hanya dipasang pada Transjakarta, tetapi juga dipasang di angkutan umum yang terintergrasi. "Kalau yang terintergrasi boleh masuk. Sama kita akan pasangkan alatnya. Intinya, semua koridor akan kita pasangkan."

Lalu, langkah apa yang diambil untuk mengantisipasi angkutan umum yang masih nakal masuk ke busway dan ngetem sembarangan?

"Makanya kita mau pantau yang kurang ajar mau kita cabut trayek. Ditakut-takutin aja cabut trayeknya," tegas Ahok.

Namun rencana Ahok untuk menakut-nakuti itu dinilai tidak akan berhasil.

‎Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalop) Dishubtrans DKI Henrico Tampubolon mengatakan, tindakan tegas seperti pencabutan izin trayek angkutan tak bisa berjalan sebelum‎ adanya tambahan armada dan ‎beroperasinya 15 koridor Transjakarta.

‎"Karena kondisinya seperti itu, 70 persen angkutan umum di Jakarta akan berkurang apabila kita tindak tegas. Pengguna angkutan umum juga beralih ke kendaraan pribadi," jelas Henrico.

Jika armada b‎us baru sudah datang dan 15 koridor Transjakarta di Ibukota bisa dioperasikan, lanjut dia, trayek angkutan umum akan mati dengan sendirinya.‎ Oleh karena itu, sementara, peraturan dan izin angkutan umum tak bisa diperketat.

"Jadi kami tidak bisa menindak tegas begitu saja,"‎ tegas Henrico.

‎Menurut dia, faktor lain yang menyebabkan penindakan angkutan umum belum dapat berjalan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Dishubtrans DKI. Saat ini, personel yang bertugas mengawasi sekaligus menindak angkutan umum di setiap wilayah hanya sebanyak 50 orang.

"Idealnya ada 1.000 anggota di setiap wilayah DKI. Maka dari itu diperlukan koordinasi bersama antara Satpol PP, kepolisian dan juga TNI untuk menindak angkutan umum ini," tutur Henrico. (Bob/Sss)